Wasit Pilkada Harus Bekerja Ekstra

TANGERANG,SNOL Putusan MK memperbolehkan pemilih mencoblos hanya menggunakan KTP membuat tugas Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslukada) bertambah berat.

Wasit pemilukada itu kini harus bekerja lebih ekstra. Ketua Panwaslukada Kota Tangerang, Takhono menyatakan, pengawasan ketat terutama dilakukan pada proses kerja Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP).

“Kita awasi dari awal mereka bekerja,” tegas Takhono usai pelantikan anggota Panwascam di Gedung Jiwasraya, Cikokol, Kamis (14/5).

Takhono berpandangan, hal yang mendasari pihaknya melakukan pengawasan lebih pada PPDP dalam Pemilukada kali ini lantaran dari sanalah awal mulanya dibuatnya Data Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian akan ditempel di setiap kelurahan di Kota Tangerang.

Setelah itu, barulah bila ada warga yang melakukan pengecekan langsung namun namanya belum tercantum, bisa melapor pada PPS dan akan dibuatkan data tambahan yang akan menjadi Data Pemilih Tetap (DPT).

“Proses inilah yang akan kami awasi. Mulai dari kinerja PPS maupun KPUD, hingga warganya pun kami imbau agar proaktif melakukan pengecekan namanya di kantor kelurahan,” tutur Takhono.

Bila semua itu sudah terselenggara sebagaimana mestinya dia menjamin, seluruh warga Kota Tangerang akan terdaftar dan mendapatkan formulir C6 atau kartu pemilih. Walaupun ada yang belum mendapatkan, dia menargetkan hanya sedikit saja.

Sementara saat pencoblosan, pihaknya siap mengawasi bila terjadi penggelembungan suara. “Dalam satu TPS itu kan hanya bisa diikuti 500 pemilih, jika lebih toleransinya hanya 2,5 persen saja. Kalau lebih dari itu, ya akan kami selidiki, jika terbukti harus dipidanakan,” pungkas Takhono.

Ketua KPU Kota Tangerang Syafril Elain menyambut baik keputusan MK. Menurut Syafril, kebijakan yang sudah diketuk MK sebenarnya sudah dia sosialisasikan saat Pilkada Gubernur 2011 lalu. “Kebijakan inikan sudah ada saat Pilgub 2011 lalu, menurut saya sama saja aplikasinya,” ujar Syafril.

Bahkan saat itu, Syafril mensosialisasikan sampai ke tingkat kelurahan. Kala itu katanya didapati ada seorang warga Kota Tangerang yang malah tidak memiliki KTP. Akhirnya, sebelum terselenggaranya pencoblosan, Syafril meminta warga tersebut membuat KTP.

Dia pun mengakui, ada tugas berat yang harus diemban Panwaslu dalam mengawasi kebijakan ini. Menurut Syafril, saat menjabat sebagai Ketua Panwaslu 2009, dia menemukan pelanggaran yang dilakukan anggota KPUD dan PPK saat itu. “Lima anggota KPUD dan satu orang PPK Jatiuwung saat itu diproses dan dipidanakan. Mereka terbukti melebih atau mengurangi angka,” tuturnya.

Syafril berharap Panwaslu akan mengawasi jalannya Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang akan lebih ketat. (pramita/made

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.