Ribka Siap Bikin IDI Tandingan

JAKARTA,SNOL  Ketua Komisi IX DPR, dr Ribka Tjiptaning tidak takut dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) lantaran kritikannya terhadap para dokter yang dia anggap melanggar sumpah dan janji dokter.

“Kalau IDI akan begini-begini terus, aku tidak masalah dikeluarkan dari IDI,” kata Ribka Tjiptaning, menjawab pertanyaan wartawan di gedung DPR, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (19/3).

Tapi sebagai warga negara, ujar perempuan yang juga dokter itu, dirinya punya hak untuk mendirikan organisasi sejenis yang dijamin jauh lebih baik dibanding IDI yang sekarang.

“Kalau memang IDI tidak lagi bisa dikritisi dan diperbaiki, silakan saja keluarkan saya dari keanggotaan IDI. Silakan,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

“Tapi, sebagai warga negara saya punya hak untuk membuat organisasi dokter lainnya minimal untuk mengakomodasi para dokter yang masih komit dengan sumpah dan janjinya sebagai dokter serta memperhatikan para dokter yang bertugas di daerah-daerah pedalaman,” tegas Ribka.

Mestinya kata Ribka, kritikan demi kritikan masyarakat terhadap para dokter yang bernaung di bawah IDI disikapi sebagai masukan untuk memperbaiki performa dokter dan lembaganya seiring dengan tuntutan undang-undang kesehatan. Dia menilai, IDI malah kebakaran jenggot saat dikritik.

“Kalau perlu kita bikin saja IDI tandingan untuk taat pada undang-undang dan tidak kongkalingkong dengan perusahaan obat serta tidak membebani para dokter untuk membiayai organisasi,” tegasnya.

Tensi komunikasi antara parlemen dengan IDI  memang sedang tinggi. Pemicunya sindiran dari Ribka Tjiptaning yang menyebutkan, dokter itu lebih jahat ketimbang Polantas untuk urusan tilang. Pihak IDI meminta Ribka bisa menjaga dedikasi korp kedokteran di seluruh Indonesia.

Sindiran Ribka tersebut terlontar di forum umum beberapa waktu lalu. Menurutnya dokter juga bisa menilang orang yang sakit. Ribka juga mengungkapkan jika dokter bisa memainkan permintaan untuk uji laboratorium pasiennya.

Untuk setiap surat permintaan itu, biasanya dokter menerima komisi 15 persen dari biaya uji laboratorium. Padahal dengan pelajaran selama kuliah, penyakit-penyakit sederhana tidak perlu melakukan uji laboratorium.

Komentar dari Ribka yang notabene juga dokter itu tak pelak mengundang respon keras dari IDI. “Kita bukan berarti ingin membela diri. Tetapi kita ingin meluruskan duduk persoalannya seperti apa,” kata Ketua Umum Pengurus Besar (Ketum PB) IDI Zaenal Abidin kemarin.(fas/wan/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.