Berkas Baju Dinas DPRD Masuk Pengadilan

SERANG, SNOL Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Serang melimpahkan tiga berkas dugaan korupsi pengadaan baju dinas 85 anggota DPRD Provinsi Banten.

Berkas tersebut dilimpahkan pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Serang.  Tersangka dalam kasus ini adalah Sekretariat DPRD (Sekwan) Banten Dadi Rustandi serta dua pengusaha penyedia barang (baju dinas) yakni Bachtiar dan Yayat.
“Sekarang penanganan berkas itu menjadi kewenangan majelis hakim,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Serang, Triono Rahyudi, Selasa (19/3).

Sejumlah dokumen berupa dokumen kontrak dan uang yang disita dari para tersangka senilai Rp 21.600.000 diserahkan. “Para tersangka secara otomatis mengikuti. Jika bekras sudah dilimpahkan tersangka pun turut dilimpahkan penahanannya. Hanya saja apakah akan ditahan seperti jaksa yang melakukan penahanan kota atau tidak itu kewenangan hakim,” ujarnya.

Selain melimpahkan berkas, Kejari juga sudah membentuk JPU dari jaksa Kejati Banten dan Kejari Serang. JPU tersebut adalah Andri Saputra, SH, Sudiarso, SH, Shanty, SH, dan Sih Khanti, SH. Sedangkan dari Kejati Banten yakni M. Mahmud, SH, Zulkipli, SH, dan Yayah, SH.

Pelimpahan berkas yang dilakukan dua staf Kejari di lantai dua ruang Penitera Muda (Panmud) Tipikor pada PN Serang dilakukan secara tertutup.  ”Kami segera melakukan penyusunan agenda sidang dengan membentuk majelis hakim. Kurang lebih sepuluh hari pembentukan majelis untuk menggelar persidangan,” kata Anton Praharta, Panitera Muda Tipikor PN Serang.

Mengenai rencana penahanan tiga tersangka tersebut, Anton menyatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan.”Yang punya kewenangan melakukan penahanan itu ada pada majelis hakim. Jadi kami tidak tahu kapan penahanan dilakukan,” ujarnya.

Diketahui, pengadaan baju dinas bagi 85 anggota DPRD dilakukan Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Banten berlangsung pada 2011 dengan anggaran senilai Rp590 juta. Peruntukan anggaran untuk pengadaan satu stel pakaian sipil lengkap (PSL) dan pakaian sipil resmi (PSR). Namun belakangan diketahui anggaran tersebut sudah sepenuhnya diterima pengusaha, sedangkan pengerjaannya belum dilakukan.(bagas/eman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.