Pemprov Semestinya Tak Perlu Dirikan RSUD

SERANG, SNOL Pendirian RSUD Banten yang dilakukan Pemprov Banten dinilai pengamat Ekonomi dari Untirta, Dahnil Anzar sudah menyalahi tugas dan pokok Pemprov.

Tugas dan pokok provinsi adalah membantu mengoptimalkan pelayanan RSUD Kabupaten/Kota, bukan membangun RSUD Banten.
“Idealnya pemprov tidak perlu mendirikan RSUD rujukan, tetapi justru membantu memperbesar kapasitas dan kualitas RSUD rujukan yang ada di kabupaten/kota,” kata Dahnil di Serang, akhir pekan lalu.

Seharusnya, lanjut Dahnil, Pemprov fokus pada tugas perbantuan. Memberikan asistensi, koordinasi pembangunan dan pelayanan dasar, mendorong stimulus seperti infrastruktur dan lain-lain di kabupaten/kota.

“Kapasitas dan kualitas pelayanan RSUD yang ada di masing-masing kabupaten/kota itu akan mampu melayani masyarakat dengan lebih baik,” ujarnya.

Wakil Gubernur Banten, Rano Karno yang membacakan jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi terhadap dua Raperda, yaitu Raperda tentang RSUD dan Retribusi pelayanan kesehatan RSUD Banten pada rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kamis (21/3) mengatakan, untuk memenuhi pelayakan RSUD Banten itu, telah disiapkan 184 tempat tidur, dan pada tahun 2014 ditambah 216 tempat tidur, ruang perwatan dan ruang penunjang lain.

“Untuk pelayanan dokter spesialis dan sub spesialis 25 spesialis. Itu semua untuk melayani kebutuhan masyarakat,” kata Rano.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten, Aeng Haerudin mengaku akan melakukan koordinasi dengan Pansus Raperda tersebut.

”Koordinasi yang saya akan lakukan, agar pembahasan Raperda pembentukan RSUD Banten benar-benar dibahas secara matang,” kata Aeng. (bagas/eman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.