Dosen Untirta Akui Terima Ratusan Juta dari Permai Grup

SERANG, SNOL Pengadaan Lab untuk enam fakultas di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) tahun 2010 senilai Rp 49 miliar, ternyata telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 18 miliar.

Hal itu terungkap dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Laboratorium (Lab) Untirta Jilid II di Pengadilan Tipikor Serang, Senin (25/3).

Proyek puluhan miliar itu penuh rekayasa. Pemenang tender “dikondisikan” oleh panitia pengadaan, yang telah diguyur ratusan juta oleh calon pemenang tender.

Dari jumlah kerugian tersebut, Dosen Fakultas Pertanian Untirta, Dusep Suhendar diduga menerima Rp 203 juta dalam kapasitasnya sebagai anggota panitia pengadaan.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Poltak Sitorus itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan, duit Permai Group, perusahaan milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mengguyur suap ratusan juta kepada para terdakwa.

Terdakwa Dusep bersama saksi dan terdakwa Alfian, mantan Purek II Untirta, Sudendi, Ketua Panitia Edwin Perdana Adiwijaya yang dituntut secara terpisah, telah menerima pemberian uang pelican dari Permai Group.

“Permai Group totalnya telah memberikan uang sebesar Rp203 juta kepada Dusep selaku Dosen Fakultas Pertanian yang selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan antara pihak Untirta dengan Permai Group. Uang tersebut bertujuan untuk mengatur agar pelaksana pengadaan peralatan Lab Untirta dikerjakan Permai Grup,” ujar JPU, Hendra, saat membacakan berkas dakwaan.

Pertemuan-pertemuan yang dihadiri terdakwa Dusep di antaranya pertemuan FX, Jakarta pada Mei 2010. Dalam pertemuan itu terdakwa menerima uang sebesar Rp5 juta.

Lalu di Hotel Haris sebelum lelang proyek pada Mei 2010 terdakwa bersama Alfian, menerima masing-masing uang Rp10 juta. Uang tersebut diserahkan oleh Gerhana Sianipar dari Permai Grup.

“Setelah itu pertemuan di Tower Permai pada Oktober 2010. Terdakwa kembali menerima uang sebesar Rp300 juta dari saksi Bayu Wijokongko. Uang itu kemudian dibagi kepada saksi Alfian Rp100 juta, saksi Edwin Perdana Rp100 juta, dan terdakwa sendiri Rp100 juta,” terang Hendra.

Perbuatan terdakwa bersama saksi dan terdakwa lainnya bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2007 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, karena melakukan pertemuan dengan pihak Permai Group sebelum lelang, yang diduga untuk mengatur pemenangan lelang proyek yang akhirnya dimenangkan PT Putra Utara Mandiri (PUM) milik terdakwa Reinhard Nainggolan.

Hendra menambahkan, panitia pengadaan juga tidak membuat Harga Penilaian Sendiri (HPS). HPS dilakukan dengan menggunakan formulir dari salah satu vendor atau perusahaan pendukung, dan tidak mencantumkan diskon, padahal terdapat diskon.

“Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” ungkap Hendra.

Selain Pasal 2, terdakwa juga dijerat dengan Pasal 3 dan Pasal 11 undang-undang yang sama dalam dakwaam primer dan subsider/

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pun tak disangkal oleh terdakwa Dusep. Namun Dusep berdalih, uang yang diterimanya itu sebagian digunakan untuk untuk studi banding dan membantu korban bencana alam. Tak dijelaskan bencana alam dimaksud. “Saya gunakan untuk studi banding Rp45 juta, dan bantuan untuk bencana alam Rp25 juta,” kilah Dusep.

Dalam sidang itu, terdakwa melalui kuasa hukumnya, Warsono menyatakan, tidak akan mengajukan eksepsi, melainkan ingin langsung pembuktian materi. “Langsung pembuktian materi saja, kalau eksepsi kelamaan,” ungkapnya.

Terpisah, terdakwa Alfian, mantan Kabag TU Untirta juga disidangkan. Terdakwa Alfian didakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 2, 3 dan 11 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Terdakwa selaku anggota panitia juga telah melakukan pertemuan dengan pihak Permai Group dan menerima uang sebesar Rp563 juta.
Dalam penuntutan terpisah, terdakwa mantan Pembantu Rektor (Purek) II Untirta, Sudendi dan staf BAUK Untirta, Edwin Perdana Adiwijaya telah divonis 3 tahun penjara, sedangkan Direktur PT Putra Utara Mandiri (PUM) Reinhard Nainggolan selaku pemenang proyek telah divonis 4 tahun penjara.

Sudendi sebagai PPK proyek, sedangkan Edwin sebagai Ketua Panitia Pengadaan. Edwin dan Reinhard mengajukan banding atas putusan itu ke Pengadilan Tinggi (PT) Banten, sementara Sudendi menerima putusan tersebut. (bagas/dwa/igo/dam/deddy/bnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.