Pemerintah Tidak Siap Jalankan UU Pangan

JAKARTA,SNOL Kalangan pengusaha menganggap pemerintah belum siap menjalankan Undang-Undang Nomor 18/2012 tentang Pangan.

Pasalnya, banyak aturan baru dalam undang-undang itu yang masih samar peruntukkannya, dan justru dapat merugikan masyarakat dan kalangan pengusaha.

“Undang-undang ini akan lebih membuat high cost ekonomi karena begitu banyak aturan, kuota dan sebagainya. Yang ujungnya menyengsarakan rakyat,” kata Presiden Direktur PT Indofood Sukses Makmur Fransiscus Welirang dalam diskusi membahas pangan yang digelar Forkoma-PMKRI di restoran Warung Daun, Cikini Jakarta, Kamis (4/4).

Menurut Franky, sapaan akrabnya, dalam undang-undang itu juga tidak jelas pengaturan soal bahan baku dan produk pertanian yang tidak boleh diimpor. Lantaran bahan baku maupun produk pertanian memiliki arti luas. Hal ini justru membuat petani atau pelaku usaha lain menjadi bingung karena jenis bahan pokok yang tidak boleh diimpor juga tidak dijelaskan.

Franky menambahkan, dengan tidak diperbolehkannya impor dalam bahan-bahan pokok justru dapat membuat harga bahan pokok menjadi melambung tinggi. Akibat produktifitas petani di dalam negeri juga tidak digenjot untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Mewujudkan kedaulatan pangan kita setuju tetapi apakah harus mengorbankan masyarakat kita yang makan mahal,” ungkapnya.

Ditambahkan Franky, untuk menjalankan Undang-Undang Pangan, dalam waktu tiga tahun mendatang pemerintah juga perlu terlebih dulu membuat 32 peraturan pemerintah, satu peraturan presiden, dan empat peraturan daerah sebagai pendukung.(dem/rmol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.