Calon Kada Boleh jadi Caleg, KPU Turuti Tekanan Politik

JAKARTA,SNOL Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, menilai penghapusan pasal di Peraturan KPU yang melarang calon kepala daerah menjadi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR, menunjukkan kelemahan sistem perencanaan di KPU.

Komisioner KPU menurut Muhammad, harusnya menghitung dengan cermat saat menyusun peraturan yang akan ditetapkan. Sehingga tidak sampai berkali-kali mengubahnya.

“Kalau terus terjadi, ada kesan KPU kurang independen yang dikhawatirkan ada tekanan politik. Apalagi di setiap perubahan kita juga tidak diajak,” katanya di Jakarta, Jumat (5/4).

Untuk itu sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Pemilu, Bawaslu menurut Muhammad, akan memelajari terlebih dahulu perubahan tersebut. “Kita akan pertimbangkan apakah akan memberi masukan atau kritik,” ujarnya.

Selain itu, Bawaslu menurutnya juga dimungkinkan memberi teguran pada KPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 8 tahun 2012. Disebutkan, Bawaslu berwenang menegur KPU baik secara lisan maupun tertulis, jika menilai ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Seperti diberitakan, perubahan aturan KPU itu terjadi setelah sebelumnya KPU melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR.

Menanggapi hal ini, Muhammmad hanya menyatakan pihaknya sampai saat ini belum mendapat alasan. “Kita belum tahu kenapa berubah dengan begitu cepat dan apa alasan perubahannya.  Dalam waktu dekat kita merencanakan ketemu dengan KPU untuk berkonsultasi. Karena sebelumnya surat kami belum direspon,” katanya.

Bawaslu menurut Muhammad, sebenarnya beberapa kali telah menanyakan alasan mengapa KPU melakukan beberapa perubahan. Baik terkait jadwal tahapan Pemilu 2014, maupun terkait perubahan jadwal pendaftaran Bacaleg yang sebelumnya 9-15 April, diubah menjadi 9-22 April.

“Kewenangan membuat PKPU menurut versi KPU, yaitu dengan mengundang publik, pakar, media, dan membicarakan di DPR, itu sudah cukup. Saya bilang, silakan saja.  Padahal seharusnya sebagai lembaga yang mengawasi proses itu, Bawaslu juga diundang. Jadi KPU selalu mengecualikan Bawaslu. Saya tidak mengerti alasannya,” ujar Muhammad.

Diberitakan sebelumnya, Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, mengakui pihaknya telah mengubah aturan terkait syarat Bacaleg. Dalam Pasal 47 PKPU Nomor 7 tahun 2013, sebelumnya dinyatakan, “calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang sudah resmi ditetapkan sebagai calon oleh KPUD, dilarang dicalonkan dalam pemilihan umum anggota DPR.”

Namun dalam peraturan terbaru yakni PKPU Nomor 13 Tahun 2013, pasal tersebut dihapus. “Jadi sekarang telah diubah. Pasal tersebut kita cabut dengan berbagai pertimbangan,” ujar Hadar di Jakarta, Kamis (4/4).

Saat ditanya apakah penghapusan karena ada tekanan dari sejumlah partai politik dan anggota DPR? Dengan tegas ia membantahnya.

Meski begitu Hadar mengakui perubahan dilakukan setelah KPU menerima masukan dari berbagai pihak. Di antaranya dari parpol. “Ada masukan dari parpol, tapi kita kan punya pikiran dan kita tentu mencermati setiap masukan. Akhirnya kita memutuskan untuk menghapus pasal tersebut,” ujarnya.(gir/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.