Perda Perubahan Lurah Berorama Politis

SERANG, SNOL Pengesahan Perubahan Peraturan Daerah (Perda) No 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, dinilai politis.

Perda tersebut disahkan menjelang Pemilukada Kota Serang tahun ini, sehingga terkesan politis. Bahkan isi Perda itu mengatur perpanjangan masa jabatan Plt (pelaksana tugas) lurah.

”Perubahan Perda ini kemungkinan ada yang menilai penting, juga ada agenda politik yang terselubung untuk memenangkan calon tertentu pada Pemilukada Kota Serang,” kata akademisi Untirta Serang, M Arifinal saat dihubungi wartawan, Minggu (7/4).

Lantaran ada anggapan politisasi Perda, lanjut Arifinal, Pemkot harus membuktikan efektifitas dari Perda tersebut. Masa jabatan Plt lurah yang diperpanjang seharusnya akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perbaikan administrasi kelurahan, dan pembenahan kepegawaian.

”Kalau tidak, tentu masyarakat akan menilai negatif. Memang secara teknis perubahan Perda tidak salah kalau tujuannya perbaikan, tapi kalau tidak ada perbaikan, orangnya harus dievaluasi,” ujarnya.

Ketua Pansus Perubahan Perda, Namin mengatakan, perubahan dan produk Perda tersebut sudah sesuai dengan keinginan masyatakat.
”Pansus sudah bekerja sebaik mungkin. Jadi itu tidak ada kepentingan Pemilukada Kota Serang ini,” kata Namin.

Menurut Namin, sebelum disahkan di paripurna, Pansus Perda itu sudah melakukan Konsultasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemerintahan Desa (PMD) Dan Ditjen Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Hasilnya tidak ada persoalan karena itu perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tidak peru menilai secara berlebihan,” ujar politisi Golkar itu. (bagas/eman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.