Soal Hambalang, Wamenkeu Kekeuh Tunjuk Andi Mallarangeng

JAKARTA,SNOL Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati akhirnya merampungkan pemeriksaan tim penyidik KPKterkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Hambalang, Jawa Barat.

Bekas Dirjen Anggaran Kemenkeu itu mengaku tak ada hal yang baru pada pemeriksaan yang berlangsung selama tujuh jam tersebut. Semua pertanyaan masih seputar lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya.

“Intinya tidak ada yang baru sama seperti yang lalu, proses perubahan anggaran ke multi years dan revisi anggaran,” terang Anny di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (8/4).

Anny diperiksa KPK untuk tiga tersangka korupsi terkait proyek pembangunan sport center Hambalang. Para tersangka itu yakni, Andi Alifian Mallarangeng, Deddy Kusdinar dan Teuku Bagus Mokhamad Noor.

Anny dalam kesempatan ini tetap ngotot bahwa pihak Kemenpora, dalam hal ini eks Menpora, Andi Alifian Mallarangeng yang bertanggung jawab untuk perubahan pola anggaran dari tahun tunggal ke tahun jamak. Dalam aturan PMK 56 tentang tata cara pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak atau multiyears kontrak.

Menurut dia, tertulis dalam pasal tersebut, bahwa kontrak tahun jamak adalah perikatan antara pengguna barang dan jasa dengan penyedia barang atau pemilik jasa. Pasal itu rujukaannya UU 17/2003 tentang keuangan negara UU 1/2004 tentang penyelenggara negara, keppres 42/2002.

“Kemenkeu berdasar UU 17/2003 hanya berwenang untuk merencanakan kebijakan fiskal dan mengadminstrasikan dokumen anggaran,” terang dia.

Sementara saat ditanyakan apakah penyidik juga sempat menyinggung perihal keterlibatan anggota dewan dalam perkara yang berbiaya Rp 2,5 triliun tersebut, dia menolak menjelaskannya.

“Enggak-enggak ada itu,” demikian Anny, sambil berlalu.

Pada kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka berkaitan dengan kasus Hambalang. Mereka adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan mantan Kepala Biro Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar serta Ketua Kerjasama Operasi Hambalang Adhi-Wika, Teuku Bagus Muhammad Noor adalah tiga orang tersangka yang menyalahgunakan wewenang. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 243,66 miliar.(wid/rmol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.