PPP Anggap Kenaikan Harga BBM Bisa Redam Penyelundupan

JAKARTA,SNOL– Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi memang perlu dilakukan.Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Mochammad Romahurmuziy, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi penilaian tersebut.
Di antaranya bahwa BBM bersubsidi yang hanya Rp 4.500/liter terlalu murah jika dibanding BBM untuk industri yang mencapai Rp 9.300/liter.
“Harga BBM Indonesia juga termurah di kawasan Asean. Bandingkan Rp 4.500 di Indonesia dengan di Vietnam yang kalau dirupiahkan mencapai Rp 15.553, di Laos Rp 13.396, Kamboja Rp 13.298 dan Myanmar 10.340. Kondisi ini merangsang penyelundupan, baik kepada sektor industri atau pertambangan, maupun penyelundupan ke luar negeri,” ujar Romahurmuziy di Jakarta, Selasa (4/6).
Sebagai bukti nyata, Romahurmuzy mencontohkan dugaan penimbunan BBM yang dilakukan oknum polisi di Papua. Ia menilai jika seorang oknum berpangkat Aiptu saja bisa melakukan begitu besar, bukan tidak mungkin banyak lain yang melakukan hal sama.
“Kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan DPR bersama pemerintah setiap tahun juga selalu terlampaui. Artinya pertumbuhan tingkat konsumsi BBM bersubsidi, selalu melampaui prediksi pertumbuhan konsumsi berdasarkan jumlah kendaraan. Disinyalir jebolnya kuota ini karena penyelundupan di mana-mana,” ujarnya.
Alasan lain, harga BBM yang murah menurut Ketua Komisi IV DPR RI ini, menghambat munculnya energi alternatif.
Baik itu bahan bakar nabati, bahan bakar berbasis etanol bahkan bahan bakar seperti gas juga tidak berkesempatan tumbuh, karena harganya relatif dekat dengan BBM bersubsidi.
“Sejak awal dekade 2000, Indonesia telah beralih status dari negara eksportir menjadi net importir minyak. Dengan importasi BBM dan minyak mentah yang mencapai lebih sepertiga dari kebutuhan nasional, harga BBM nasional sangat bergantung kepada harga internasional,” katanya.
Karena itu Romahurmuzy menilai masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa akibat impor BBM yang terus naik, defisit fiskal membengkak. Sehingga mengancam neraca pembayaran.
“Selain itu subsidi BBM yang berlangsung selama ini juga tidak sesuai ketentuan UU 30/2007 tentang Energi. Seperlima APBN kita sekarang ini juga tersedot untuk subsidi energi yang bersifat konsumtif. Akibatnya ruang gerak belanja negara untuk sektor produktif yang lebih bersifat jangka panjang, menjadi terbatas,” katanya.
Akibat kondisi ini, daya saing yang tercipta di pasar internasional menurut Romahurmuzy menjadi semu, karena didominasi produk mentah yang mengandalkan buruh murah dan harga energi yg murah. Padahal murahnya harga energi karena disubsidi.
“Jadi dengan sejumlah alasan tersebut, rasionalisasi kenaikan harga BBM bersubsidi adalah untuk kemaslahatan anak cucu kita. Meskipun kenaikan harga BBM adalah keputusan politik-ekonomi, jangan persoalan ini dipolitisasi berlebihan, apalagi dijadikan panggung mencari simpati dan dukungan menjelang hajat pemilu lima tahunan,” ujarnya. (gir/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.