Ketua LPSK Geram Tudingan Danrem 072/Pamungkas

JAKARTA,SNOL Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyayangkan pernyataan Komandan Korem 072/Pamungkas Brigadir Jenderal Adi Widjaja soal 42 saksi kasus penembakan tahanan di LP Cebongan.

Kepada media massa, Adi menyatakan, tidak ada saksi yang merasa keberatan untuk memberikan kesaksian langung di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Dia malah menunjuk LPSK sebagai pihak yang sebenarnya menginginkan teleconference dalam persidangan.

“Pernyataan seperti itu tidak pantas diucapkan seorang Danrem. Jika yang bersangkutan belum pernah membaca hasil rekam psikologis para saksi dan tidak melihat langsung kondisi para saksi tersebut,” ungkap Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, melalui rilis yang diterima redaksi, Kamis (6/6).

Ketua LPSK pun merasa heran dengan tuduhan Danrem yang menyebut LPSK memiliki kepentingan pendanaan di balik penggunaan Video Conference (VCR). Dia menegaskan, LPSK adalah lembaga independen, dibentuk berdasarkan ketentuan UU, dan semua fasilitas yang dimiliki LPSK dibiayai oleh APBN dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

“Kepentingan kami ya cuma satu, yakni untuk melindungi saksi dan korban, dan kami tidak punya problem pendanaan apalagi kepentingan lain dalam penggunaan VCR, hal itu murni untuk mengakomodir kepentingan saksi yang masuk program perlindungan LPSK,” ungkap Abdul Semendawai.

LPSK telah melibatkan 18 orang psikolog untuk memulihkan trauma para saksi tersebut. “Jika saksi dianggap tidak trauma dan stres, buat apa 18 orang psikolog kami kerahkan untuk memulihkan psikologis para saksi,” ungkapnya.

Untuk itu, Ketua LPSK berharap Mahkamah Agung RI dapat mengambil sikap dan memutuskan soal penggunaan VCR dalam sidang pemeriksaan saksi dalam kasus LP Cebongan.(rmol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.