PKS Persilakan Menterinya Dicopot

JAKARTA,SNOL PKStidak khawatir menteri-menterinya dipecat dari Kabinet Indonesia Bersatu II karena menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Cabut mencabut itu kan hak prerogratif Presiden, bukan pada kuasa PKS. Kalau dicabut menterinya oleh presiden, ya kami menerima,” kata Ketua DPP PKS Bidang Pengembangan Ekonomi dan Usaha, Jazuli Juwani, di gedung DPR, Senayan Jakarta (Jumat, 7/6).

Dia memastikan, meski PKS juga tergabung dalam koalisi sStgab namun bukan berarti tidak boleh berbeda pendapat dengan pemerintah. “Perbedaan kita dengan pemerintah hanya dua yang paling menonjol, soal BBM dan Century. Koalisi bukan berarti dilarang mengemukakan perbedaan pendapat,” beber Jazuli.

Anggota Komisi II DPR itu juga menegaskan bahwa penolakan terhadap kenaikan harga BBM amat berbeda dengan komposisi menteri PKS di kabinet pemerintahan SBY-Boediono. “Kita harus pisahkan pembahasan BBM, APBNP dengan koalisi,” tegas Jazuli.

Kenaikan BBM dinilai semakin membenani kehidupan rakyat miskin, apalagi menjelang bulan Ramadhan. “Saat ini tidak tepat untuk menaikkan BBM. Karena, jelang Ramadhan harga-harga pada naik dan TDL (Tarif Dasar Listrik) naik. Beban hidup masyarakat semakin berat,” kata Jazuli.

Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya 6,8 persen dalam kuartal pertama 2013 terjadi penurunan 0,2 persen yang berarti daya beli masyarakat turun. Karena pertumbuhan ekonomi itu 55 persen dari konsumsi masyarakat, maka jika harga barang naik otomatis daya beli masyarakat akan turun.

“Oleh karena itu PKS dari awal, kenaikan BBM itu harus komprehensif dan diambil dari kebijakan yang bagus dari hulu dan hilirnya. Jadi, PKS tidak bicara tentang semata-mata penolakan kali ini, tapi PKS ingin tawaran-tawaran solusi itu harus di-follow-up pemerintah,” kata Jazuli.

Meski menolak kenaikan harga BBM, namun PKS tidak menolak pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Alasannya, BLSM diperuntukkan membantu kehidupan masyarakat miskin. “BLSM kan buat rakyat,” tegas Jazuli yang juga anggota Komisi II DPR.(ysa/zul/rmol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.