UU Ormas Mengatur Pendirian Hingga Aliran Dana

JAKARTA,SNOL Rancangan Undang undang mengenai Ormas sudah pasti disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa (25/6) besok.
Ketua Pansus RUU Ormas Malik Haramain mengatakan, delapan fraksi di DPR sudah menyetujui RUU itu untuk dilanjutkan ke paripurna.
“Besok disahkan di paripurna, karena konten atau isi RUU Ormas ini kan terkait langsung dengan aktivitas masyarakat. Kalau UU Parpol kan ributnya di internal kita, masyarakat tidak peduli, kalau ini kan masyarakat peduli,” jelas dia di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).
Menurut Malik, dengan adanya UU Ormas maka dapat diketahui secara transparan dana asing yang mengalir ke ormas maupun LSM di Indonesia. Undang-undang itu juga mengatur keberadaan ormas maupun yayasan asing yang selama ini bebas berdiri dan berkegiatan tanpa pengawasan.
“Selama ini kan tidak ada aturanya, mereka masuk ya masuk aja. Ada warga negara asing bikin yayasan masak seperti gitu tidak diatur. Memang status mereka yayasan, tapi bagaimana prosedur mereka sampai membuat yayasan kan tidak diatur,” jelas Malik.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menambahkan, tidak ada alasan lagi bagi ormas-ormas yang keberatan dengan pasal-pasal di dalam RUU Ormas. Lantaran, dalam penyusunannya, tidak ada aturan mengekang yang dimuat di dalamnya.
“Sejak awal kita sering komunikasi. Kalau kita baca pasal demi pasal yang mereka anggap represif itu sudah kita hilangkan. Bahkan, sejak awal sudah tidak ada. Azas sudah kita ubah lebih moderat. Kalau kesimpulan ini represif, ini dari sisi syarat pendirian sudah lentur,” kata Malik.
Namun demikian, dia tetap mempersilahkan apabila ada pihak-pihak yang menempuh mekanisme lain untuk menentang RUU Ormas. Antara lain dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
“Tidak masalah, bukan hanya undang-undang ini, undang-undang yang lain pun publik juga berhak untuk judicial review. Secara prosedur pembahasan sudah kita tempuh, seperti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan lainnya,” tegas Malik yang juga anggota Komisi II DPR.(dem/rmol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.