Tarif Angkutan di Banten Naik Hingga 30%

SERANG, SNOL Menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah, Jumat (22/6) lalu, pemerintah bersama organda se-Banten menetapkan tarif baru angkutan umum (angkum).
Hasil rapat koordinasi (Rakor) antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) provinsi, kabupaten/kota dan Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Banten serta kabupaten/kota menyepakati kenaikan tarif antara 20-30 persen.
Dalam rakor yang digelar di kantor Dishubkominfo Provinsi Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) itu, diputuskan batas kenaikan tarif untuk angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP) mentok pada prosentase 27,5 persen atau dibulatkan menjadi 30 persen untuk jenis BBM solar. Sementara, untuk kenaikan tarif AKDP yang menggunakan BBM jenis premium, kenaikan tarif pada angka 17,46 persen atau dibulatkan menjadi 20 persen.
Kepala Dishubkominfo Provinsi Banten Opar Sohari menjelaskan, kenaikan tarif angkutan yang berbeda dan telah dibulatkan pada angka 30 dan 20 persen merupakan kesepakatan yang telah dilakukan bersama dengan berdasarkan banyak pertimbangan.
“Prosentase kenaikan tarif untuk AKDP yang menggunakan jenis premium disepakati pada angka 27,81 persen dan untuk jenis solar pada angka 17,46 persen. Namun karena beberapa pertimbangan maka dibulatkan menjadi 30 persen untuk premium dan 20 persen untuk solar,” katanya.
Pembulatan kenaikan tarif angkutan menurut Opar adalah wajar, karena untuk mempermudah transaksi antara sopir atau kondektur dengan penumpang. “Keputusan tersebut telah disepakati dan akan segera dibuatkan Pergub tentang tarif angkutan yang baru. Diprediksi, minggu ini pergubnya selesai dan bisa langsung diberlakukan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Organda Provinsi Banten Mustaghfirin mengakui kenaikan tarif angkutan disesuaikan dengan jenis BBM. “Berdasarkan kesepatan dari berbagai pihak dalam rapat pembahasan tarif AKDP di Banten bersama Dishubkominfo kenaikan tarif AKDP tidak lebih dari kisaran 30 persen untuk pemberlakuan di lapangan,” jelasnya.
Namun diungkapkan oleh Mustaghirin, sebelum hasil kesepakatan dicapai, pihaknya mengusulan kenaikan tarif angkutan pada kisaran 30-35 persen. Tapi, angka itu tidak dapat dicapai lantaran pertimbangan penumpang AKDP yang mayoritas masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.
“Penetapan kenaikan tarif angkutan telah disepakati dari seluruh Organda masing-masing kabupaten/kota. Karena, prosentase kenaikan tarif yang ditetapkan pemerintah tersebut tidak menyebabkan kerugian pada pengusaha AKDP dan masih dapat mengcover biaya perawatan kendaraan,” terangnya.
Selain itu, beberapa pertimbangan seperti jarak tempuh AKDP yang cukup jauh dengan penumpang yang banyak,dapat mengcover biaya-biaya yang dikeluarkan AKDP dalam setiap kali beroperasi.
“Lain halnya dengan angkutan darat kota (ADK) seperti di Kota Serang, kenaikannya dipertimbangkan dari tujuan penumpang. Kalau dihitung per kilometer, mungkin tarifnya justru lebih tinggi dibandingkan tarif AKDP. Belum lagi, persoalan kemacetan yang cukup menguras bahan bakar. Tapi, kewenangan penetapan tarif ADK itu ada di masing-masing kabupaten/kota,” terangnya.
Pemberlakukan kenaikan tarif tersebut baru bisa dilakukan setelah pergub tentang tarif angkutan yang baru ini terbit. “Kami berharap Pemprov Banten dapat mempercepat proses penertiban pergub, paling lambat satu minggu. Tapi, untuk angkutan umum antar kota antar provinsi (AKAP), penerapan tarif baru akan dilakukan setelah pengumuman dari Dirjen Perhubungan Darat pada Kementerian Perhubungan yang akan diputuskan pada Senin (24/6) kemarin dan berlaku mulai Selasa (25/6) pukul 00.00 WIB,” jelasnya.
Terpisah, terhitung Senin (24/6) pukul 00.00 WIB, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Ferry Cabang Merak juga menaikkan tarif kapal Roll On Roll Off (Roro) hingga 17,47 persen. Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2013 tentang tarif angkutan penyeberangan lintas antara provinsi, keputusan direksi PT ASDP Indonesia (persero) No. 141/OP.404/ ASDP-2013 tentang tarif tiket terpadu lintas antar provinsi.
Hal itu disampaikan General Mananger (GM) PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak Suprianto, saat melakukan konferensi pers di kantornya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Senin (24/6). Penyesuaian tarif baru ini dikeluarkan berdasarkan surat yang telah ditetapkan Menteri Perhubungan. Pihaknya bersama dengan pihak terkait langsung melakukan rapat koordinasi untuk memberlakukan tarif baru kepada para pengguna jasa penyeberangan. (rus/nal/enk/flo/deddy/bnn/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.