Lima Parpol Disarankan Mengadu ke DKPP

JAKARTA,SNOL Lima partai politik disarankan mengadukan dugaan pelanggaran kode etik komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Pasalnya langkah pencoretan seluruh calon anggota legislatif (caleg) untuk DPR RI di sejumlah daerah pemilihan (dapil), dinilai melampaui kewenangan KPU.
Menurut Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahudin, tidak ada satu pun peraturan undang-undang yang mengatur wewenang KPU untuk melakukan hal tersebut.
“Itu merupakan kebijakan di luar yurisdiksi KPU. Jadi jelas dapat menjadi indikasi telah terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,” ujar Said di Jakarta, Senin (1/7).
Alasan lain, KPU menurut Said juga tidak menerbitkan surat keputusan terkait caleg yang masuk Daftar Calon Sementara (DCS), sesuai tanggal penetapan yang ada.
Menurutnya, KPU menetapkan DCS 10 Juni 2013. Sementara surat keputusan tersebut baru diserahkan ke partai politik 17 Juni 2013, meskipun di dalam surat tertanggal 10 Juni 2013.
“Saya kira dalam hal ini lima parpol juga perlu mengadukan Bawaslu ke DKPP, terkait dugaan adanya kesepakatan terselubung dengan KPU dalam proses pengaduan sebelumnya. Karena pengaduan yang diajukan lima parpol ditangani sangat singkat. Harusnya Bawaslu mengkaji dengan cermat dan itu memerlukan waktu yang cukup lama,” ujarnya.
Beberapa waktu lalu diketahui KPU mencoret seluruh caleg yang berasal dari lima parpol, karena tidak memenuhi syarat 30 persen keterwakilan perempuan dan syarat dalam setiap tiga caleg harus terdapat seorang caleg perempuan.
Parpol tersebut masing-masing Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Atas langkah tersebut, lima parpol mengajukan pengaduan ke Badan Pengawas Pemilu. Pengaduan kemudian ditangani lewat sistem pelanggaran administrasi. Dan Bawaslu memutuskan memerkuat keputusan KPU.
Meski begitu Bawaslu masih memberi kesempatan lima parpol mengajukan sengketa pemilu atas keputusan KPU dimaksud. Hal ini dimungkinkan karena dalam penanganan perkara pemilu di Bawaslu, ditangani dengan dua langkah.
Yaitu lewat sistem pelanggaran administrasi dan sistem sengketa pemilu. Dan diketahui kelima parpol saat ini telah mengajukan sengketa pemilu.(gir/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.