DPR Mau sahkan RUU Desa menjadi UU

JAKARTA,SNOL DPR berencana mengesahkan RUU Desa menjadi UU Desa pada paripurna DPR 12 Juli 2013 mendatang. Namun Pansus RUU Desa DPR dengan pemerintah belum ada kesepakatan terkait dua materi.
Pertama tentang anggaran keuangan, dan masa jabatan kepada desa. Bahkan pembahasan terhadap dua materi tersebut masih alot. Hingga saat ini Kemenkeu belum memberikan jawaban besaran jumlah anggaran keuangan yang diminta Pansus. Padahal tujuan dari UU tersebut  untuk memberdayakan masyarakat desa, dan bukan untuk ‘mengkotakan’ desa.
“DPR bukan untuk minta pos anggaran baru, tapi pemerintah harus terbuka berapa jumlah anggaran yang dialokasikan untuk seluruh desa di Indonesia selama ini, dari semua kementerian yang ada. Baik kementerian kesehatan, pendidikan, pertanian, ESDM, Kominfo, Menkokesra, Menakertrans, Kemenag dan sebagainya,” ujar Wakil Ketua Pansus RUU Desa  Budiman Soedjatmiko dalam diskusi bertema ‘RUU Pemerintahan Desa’ bersama Dirjen PMD Kemendagri Tarmizi Karim, dan Ifin Arifin Sekjen APDESI di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (2/7)
Politisi muda PDI Perjuangan ini mengatakan kalau di semua kementerian ada program-program untuk desa, meski program itu belum tentu dibutuhkan oleh desa itu sendiri. Makanya, kata dia, ke depan dengan RUU Desa ini adanya prosentase anggaran diharapkan disesuaikan dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa.
“Uang itu bisa didipegang gubernur hanya untuk pemerintahan desa. Hanya saja pemerintah belum sepakati prosentase anggaran dan masa jabatan kepala desa. Padahal semata untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan infra struktur desa agar tak jauh beda dengan kota, dan itu bukan berarti mengkotakan desa,” kata Budiman.
Terkait dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMP) terbilang tinggi, Budiman mengatakan tahun ini dana partisipasi berupa swadaya masyarakat sebagai pendamping mencapai Rp 126 juta. Itu pun  hanya sampai tahun 2014. Namun, dengan RUU Desa tak akan lagi terjadi kompetisi, melainkan semua desa dapat anggaran untuk PNPM, karena meski perkembangannya baik, tapi belum bisa mengurangi kesenjangan sosial.
“Jadi, alokasi prosentase keuangan itu sangat penting bagi desa, dan kalau tidak bisa menimbulkan revolusi sosial,” demikian Budiman.(dem/rmol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.