KPU Tangerang Ogah Ladeni Somasi LSM

TANGERANG,SNOL KPU Kota Tangerang enggan meladeni somasi yang dilayangkan lembaga swadaya (LSM) Reclasseering Indonesia dan Jaringan Reformasi Rakyat (Jarrak) Provinsi Banten.
“Biarkan saja, saya enggak ada urusan dengan LSM itu. Mereka enggak paham undang-undangnya,” terang Ketua KPU Kota Tangerang Syafril Elain kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.
Syafril menegaskan, yang berhak melayangkan dan mempermasalahkan pelaksanaan Pemilukada hanyalah tiga pihak, yakni warga Kota Tangerang yang mempunyai hak pilih, peserta pemilukada dalam hal ini partai politik, serta lembaga pemantau.
“Itu ada dalam Undang-undang 8/2012 pasal 249 ayat 2 dan undang-undang 32/2004. Jadi LSM-LSM itu sebaiknya banyak belajar dan baca undang-undang, jangan asal berkoar,” katanya dengan nada pedas mengkritik.
Soal status warga Kota Tangerang, menurut wartawan senior itu, yang berhak mempermasalahkan adalah atas nama individu, bukan atas nama LSM. Sementara untuk lemba-ga pemantau masa pendaftarannya telah ditutup.
“Itu mereka tidak boleh mempermasalahkan Pilkada atas nama LSM. Kalau pun mau atas nama pribadi, dengan catatan mereka juga warga Kota Tangerang. Kalau mereka bersikeras malah bisa-bisa saya nanti yang melaporkan mereka,” jelasnya mewanti-wanti. Dia juga mengaku tak gentar atas somasi tersebut.
Komisioner KPU lainnya, Edi S Hafas menjelaskan, apa yang menjadi pertimbangan kedua LSM tersebut melakukan somasi yakni, Peraturan KPU No.69/2009 tidak sesuai dengan materi somasi. “Itu bukan soal pencalonan, tapi soal kampanye. Itu saja sudah tidak nyambung,” terangnya.
Sebelumnya, dalam surat somasi yang dilayangkan Resclassering dan Jarrak bernomor Istimewa/Somasi/VI/2013 tertanggal 29 Juni 2013 yang ditandatangani Komisariat Wilayah Reclasseering Banten, Imam Fachrudin dan Ketua LSM Jarrak Abdul Latief menggugat salah satu pasangan calon walikota/wakil walikota yang hanya mendapat rekomendasi dari sekjen DPP dan ketua pelaksana harian DPP. Mereka sebelumnya juga meminta agar KPU mengembalikan rekomendasi tersebut.
Imam Fachrudin menilai, pada Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menegaskan surat pencalonan yang harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik. Atas dasar ini, lanjut Imam, pihaknya berpandangan bunyi tekstual sebutan lain dari Ketua umum adalah para Wakil Ketua Umum dan bunyi tekstual sebutan lain dari Sekretaris Jenderal adalah para Wakil Sekretaris Jenderal.
Atas dasar ini, lanjut Imam, pihaknya menilai bunyi tekstual sebutan lain dari Ketua Umum adalah para Wakil Ketua Umum dan bunyi tekstual sebutan lain dari Sekretaris Jenderal adalah para Wakil Sekretaris Jenderal.
“Untuk itu, maka tandatangan pelaksana harian DPP Partai Demokrat dalam rekomendasi pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang belum dapat memenuhi apa yang dimaksud oleh peraturan KPU No. 69 tahun 2009,” ujar Imam.(made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.