Buntut Rusuh BLSM Kades Menghilang, 5 Diperiksa

SEPATAN TIMUR, SNOL Ahmad Yani, Kepala Desa (Kades) Gempol Sari, Sepatan Timur, Kab Tangerang, menghilang seusai mengamuknya ribuan warga terkait protes penyaluran BLSM pada Senin (1/7) lalu.
Pantauan Satelit News di lokasi, Selasa (2/7), sejumlah warga tampak berkerumun di depan rumah Kades Ahmad Yani. Warga sepertinya penasaran dengan rumah megah bercat kuning yang pada kerusuhan menjadi korban amukan massa. Meski tidak dijaga aparat, garis polisi juga masih terpampang di rumah itu.
“Suasana sudah kembali lengang, namun keberadaan kepala desa belum diketahui. Entah dia dan kelu-arganya mengungsi dimana warga tidak tahu,” kata warga sekitar, Jaja kepada Satelit News kemarin.
Kapolsek Sepatan AKP Sunaryo mengaku belum mengetahui keberadaan Kades Ahmad Yani. Menurutnya, setelah diamankan petugas kepolisian, Kades memilih mengungsi di salah satu rumah kerabatnya di luar desa tersebut. “Sampai saat ini keberadaannya kami belum tahu persis dimana,” katanya.
Kapolsek menambahkan, kasus kerusuhan dan pengrusakan tiga rumah dan kantor Desa Gempolsari sudah ditangani Polres Kota Tangerang. Informasi yang diterimanya, sudah lima orang yang dimintai keterangan sebagai saksi atas kejadian pengrusakan tersebut.
“Sudah ada lima orang yang dimintai keterangan sebagai saksi, kasusnya ditangani Polres Kota Tangerang. Suasana di lokasi juga mulai normal kembali. Kami juga sudah mengamankan barang bukti hasil kerusuhan di lokasi kejadian,” kata Kapolsek.
Sementara itu, Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sepatan Timur, Slamet mengatakan, kantor pos sudah mendistribusikan Kartu Penjamin Sosial (KPS) ke delapan di Kecamatan Sepatan Timur untuk mencairkan BLSM. “Sudah didistribusikan KPS nya, mungkin masih proses pencairan di delapan,” katanya.
Terkait kerusuhan di Desa Gempol Sari, Slamet mengaku sudah melaporkan ke Plt Camat dan Bupati Tangerang. Menurutnya berdasarkan informasi di lapangan jika dalam distribusinya KPS rentan dipolitisir.
“Ya melihat sekarang momen Pilkades serentak, jadi rentan dipolitisir. Apalagi kalau yang mendistribusikan dituding sebagai pendukung salah satu pihak, itu bisa menimbulkan keributan,” paparnya. (aditya/deddy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.