Terkait Pilkada, WH Imbau PNS Tak Berpihak

TANGERANG,SNOL Walikota Tangerang Wahidin Halim menyatakan telah mengeluarkan surat imbauan agar para PNS agar tidak terlibat dalam politik praktis atau berkampanye dalam Pilkada Kota Tangerang 2013.
Imbauan itu demi menjaga netralitas dan profesionalisme PNS sebagai pelayan masyarakat. “Sudah kita edarkan kepada para pegawai,” kata Wahidin kepada Satelit News, usai rapat paripurna DPRD dalam rangka Pandangan Umum Fraksi Atas Laporan Pertanggugjawaban APBD 2012 dan Pandangan Umum Walikota atas Raperda Inisiatif tentang Pencemaran Udara, kemarin di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (2/7).
Wahidin menyatakan percaya bahwa anak buahnya bisa bersikap netral dan profesional dalam melayani masyarakat. Sebab hal itu sudah diatur dalam ketentuan. “Kalau melanggarkan sudah ada ketentuan. Bermacam-macam sanksinya tergantung tingkat pelanggarannya,” terangnya.
Namun ketika sekali lagi tanya soal posisinya dalam Pilkada mendatang, adik Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda ini masih tidak bisa memastikan apakah akan turun sebagai jurkam atau tidak. “Kita lihat saja nanti,” terangnya.
Pengamat politik dari Lingkaran Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/ 2010 tentang Disiplin PNS, pemerintah melarang keras keterlibatan PNS dalam aktivitas politik praktis. Di dalam pasal 4, ada 15 larangan yang harus dihindari oleh PNS, salah satunya ayat 15 yang menyatakan bahwa larangan bagi PNS memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
(a) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; (b) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kempanye; (c) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau (d) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
“Tentunya hal ini menjadi dilema tersendiri bagi para pegawai. Namun apapun alasannya, keterlibatan PNS dalam dukung mendukung calon di ajang Pilkada Kota Tangerang, tidak dibenarkan dan aturan mengenai itu sudah jelas,”tegasnya.(made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.