Soal Penculikan 97-98, DPR Ancam Interpelasi SBY

F-BAMBANG SOESATYOJAKARTA,SNOL DPR segera mengajukan hak interpelasi kepada Presiden SBY sebelum turun dari kursi kekuasaan 2014 mendatang. Ini terkait masih diabaikannya 4 rekomendasi Pansus DPR dalam kasus penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998.
“DPR berhak mengeluarkan interpelasi untuk mencari tahu kenapa rekomendasi itu belum juga dijalankan. Apa alasannya,” ujar anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7).
Menurutnya, hak interpelasi DPR digulirkan untuk mendorong Presiden SBY segera melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dalam menegakkan proses hukum di Indonesia.
“Kami mendesak rekomendasi itu sudah dijalankan sebelum presiden mengakhiri masa jabatannya,” kata Bambang.
Politisi Partai Golkar itu memastikan, DPR juga akan menggulirkan hak angket kepada presiden apabila interpelasi yang diajukan tidak mendapat perhatian serius dari SBY
“Pokoknya sebelum masa jabatan presiden berakhir kita segera mengajukan hak interpelasi. Kalau memang tidak diperhatikan, bisa saja nantinya akan berlanjut sampai hak angket,” jelas Bambang.
Atas pengabaian rekomendasi DPR tersebut setelah empat tahun diputuskan, Bambang melihat tidak ada keinginan dari pemerintah untuk menjunjung tinggi penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Pemerintah, katanya, enggan melihat dan mendengar desakan berbagai pihak agar kasus penculikan aktivis yang terjadi di penghujung masa kekuasaan rezim orde baru itu dituntaskan.
“Tidak ada keinginan serius dari presiden walaupun demonstrasi itu kerap digelar di depan Istana Negara. Presiden selalu menutup mata dan telinga melihat kenyataan itu. Kalau tidak segera dijalankan rekomendasinya, DPR segera menggunakan hak interpelasi,” tegas Bambang.
Sekedar mengingatkan, pada 30 September 2009, Pansus DPR mengeluarkan empat rekomendasi untuk dijalankan Presiden SBY atas kasus penghilangan orang secara paksa. Namun, hingga kini, rekomendasi itu hanya diabaikan tanpa perhatian sedikitpun.
Empat rekomendasi Pansus DPR itu adalah meminta agar presiden segera membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc, melakukan pencarian 13 orang yang masih dinyatakan hilang, merehabilitasi dan memberi kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang, serta meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.(ald/rmol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.