LSM Kembali Somasi KPU Kota Tangerang


TANGERANG, SN—Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Reclasseering Indonesia Komisariat Wilayah Banten kembali mensomasi KPU Kota Tangerang. Jika sebelumnya Reclasseering mensomasi KPU Kota Tangerang soal rekomendasi pasangan calon yang hanya ditandatangani pelaksana harian DPP dan Sekjen, kini lembaga tersebut menggugat KPU karena adanya dualisme dukungan dari partai kepada dua bakal calon berbeda.

“Saat ini ada dua calon yakni Harry Mulya Zein (HMZ) dan Ahmad Marju Kodri (AMK) yang mengklaim telah memiliki dukungan dari Partai Hanura,” ujar Ketua Lembaga Reclasseering Indonesia Komisariat Wilayah Banten Imam Fachrudin.

Imam mengatakan, dualisme dukungan ini bisa terjadi karena KPU tidak bersikap tegas  dalam menjalankan aturan Pemilukada di Kota Tangerang. “Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut kita khawatir ke depan akan terjadi gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga tentunya akan mengganggu proses Pemilukada di Kota Tangerang ini,” katanya kepada wartawan kemarin.

Terpisah, Ketua KPU Kota Tangerang Syafril Elain yang coba dimintai tanggapannya semalam tidak bisa dikonfirmasi, sebab handphone yang bersangkutan dalam keadaan tidak aktif. Namun demikian, pada somasi pertama, KPU enggan melayani somasi Reclasseering ini.

LSM itu dinilai kurang memahami perundang-undangan. “Biarkan saja, saya enggak ada urusan dengan LSM itu. Mereka enggak paham undang-undangnya,” terang Ketua KPU Kota Tangerang Syafril Elain kepada wartawan waktu itu.

Lebih jauh, Syafril menegaskan, yang berhak melayangkan dan mempermasalahkan pelaksanaan Pemilukada hanyalah tiga pihak, yakni warga Kota Tangerang yang mempunyai hak pilih, peserta pemilukada dalam hal ini partai politik, serta lembaga pemantau. “Itu ada dalam Undang-undang 8/2012 pasal 249 ayat 2 dan undang-undang 32/2004. Jadi LSM-LSM itu sebaiknya banyak belajar dan baca undang-undang, jangan asal berkoar,” katanya.

Soal status warga Kota Tangerang, menurut wartawan senior itu, yang berhak mempermasalahkan adalah atas nama individu, bukan atas nama LSM. Sementara untuk lembaga pemantau masa pendaftarannya telah ditutup. “Itu mereka tidak boleh mempermasalahkan Pilkada atas nama LSM. Kalau pun mau atas nama pribadi, dengan catatan mereka juga warga Kota Tangerang. Kalau mereka bersikeras malah bisa-bisa saya nanti yang melaporkan mereka,”jelasnya mewanti-wanti. Dia juga mengaku tak gentar atas somasi tersebut. (hendra/made/jarkasih)           

           

           

             

           

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.