Kemensos Tolak Kategori Merah dari Ombudsman

JAKARTA,SNOL Kementerian Sosial mempertanyakan ukuran yang dipakai Ombudsman Republik Indonesia yang menempatkannya  masuk kategori merah dalam  pelayanan perizinan mengacu UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

“Saya meragukan itu. Apa ukurannya, apa instrumennya, metode surveinya, berapa margin erorrnya dan sebagainya. Dia (survei) itu punya kelemahan,” kata Kabiro Humas Kemensos, Benny Satya Nugraha, kepada wartawan, menanggapi laporan Ombudsman yang dirilis hari ini, (Senin, 22/7).
Tadi siang, lembaga negara pengawas pelayanan publik itu merilis hasil observasi terhadap 18 Kementerian yang menyelenggarakan pelayanan publik khusunya pelayanan perizinan. Observasi dilakukan berdasarkan UU Pelayanan Publik Nomor 25/2009 yang memuat komponen standar pelayanan publik.
Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawandra menyatakan bahwa dari observasi yang dilakukan oleh pihaknya, diketahui ada tiga kategori penilaian. Kategori merah untuk kementerian dengan kepatuhan rendah, kategori kuning untuk kementerian dengan kepatuhan sedang, dan kategori hijau untuk Kementerian dengan kepatuhan tingggi.
“Ombudsman dalam kapasitas apa menyampaikan itu? Pak Danang (Ketua Ombudsman) pernah diundang ke Kemensos dalam rangka wilayah bebas korupsi. Kemensos inikan langsung berhadapan dengan publik untuk urusan sosial. Semua itu ada SOP-nya,” terang Benny.
Benny meragukan penilaian yang menyebut Kemensos lamban dalam pelayanan publik karena selama ini pelayanan langsung dilakukan oleh tim reaksi cepat.
“Untuk izin pengumpulan uang, izin undian di media dan sebagainya itu dilakukan dengan proses perizinan yang legal. Kami juga sudah sosialiasi termasuk dengan KPI. Unit pelayanan kami one day service, pengumpulan uang dan barang one day service, semua respons cepat, untuk ke panti-panti sosial kita juga proses dengan cepat. Semuanya ada di website, pengadaan barang dan jasa juga sudah online,” bebernya.
Untuk kategori merah, Ombudsmun mencatat Kementerian Sosial tidak sendiri. Ada empat kementerian lain, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Dan sembilan Kementerian yang dinilai mendapatkan rapor kuning adalah Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Riset dan Teknologi.
Sementara empat kementerian dengan rapor hijau adalah Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.(ald/rmol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.