Mendagri Resmi Berhentikan WH

JAKARTA, SNOL  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi member­hentikan Walikota Tangerang Wahidin Halim (WH) dari jabatannya terkait pencalo­nannya sebagai calon ang­gota legislastif (caleg) pada Pemilu 2014. Selain Wahidin, Mendagri juga memberhenti­kan Walikota Padang Panjang, Sumatera Barat.
“Terpaksa saya keluarkan surat pemberhentian untuk kepala daerah yang hampir habis masa jabatan, seperti Wali Kota Padang Panjang dan Wali Kota Tangerang. Yang lain masih kami pela­jari,” kata Gamawan di Ja­karta, seperti dikutip metrot­vnews.com, Selasa (10/9).
Kemendagri memutuskan mengeluarkan surat pember­hentian untuk sebagian kepala daerah yang masuk daf­tar calon tetap (DCT) Pemilu 2014. Gamawan menyebut­kan, langkah itu dilakukan lantaran DPRD setempat tidak juga melakukan rapat paripurna untuk memberikan rekomendasi pemberhentian, walaupun sudah mengundur­kan diri.
Walaupun hampir habis masa jabatannya, Gamawan mengungkapkan, keputusan yang dibuatnya berpotensi digugat ke Mahkamah Kon­stitusi (MK) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Tapi menurut saya itu lah jalan terbaik yang bisa kami lakukan,” ujarnya.
Saat ini, ungkap Gamawan, Kemendagri sudah mend­eteksi 10 kepala daerah yang nyaleg, namun belum juga
mengundurkan diri. Selain Panjang Panjang dan Tangerang, masih ada Wagub NTB, Bupati Klungkung, Bupati Belitung, Bupati Biak, Bupati Nagekeo, Wali Kota Kotamobagu, Wabup Lombok Timur, dan Wabup Ogan Komering Ilir.
Dirinya sudah meminta Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan untuk menyurati DPRD setempat agar segera melakukan sidang paripurna. “Kami minta agar DPRD segera menindaklanju­ti surat pengunduran kepala daerah yang nyaleg tersebut,” ujarnya.
Gamawan mengakui rekomen­dasi pemberhentian dari DPRD agak sulit dikeluarkan. Pasalnya, jabatan yang kosong tersebut bakal menjadi ajang perebutan bagi politisi lokal dan parpol yang sudah menggusung calon di pemilu kada. “Mungkin ke­lihatannya gampang. Tapi mer­eka pasti akan berebut mengenai siapa yang bakal mengisi jabatan yang ditinggalkan kepala daerah tersebut. Di sini para elit bakal bertarung,” pungkasnya.
Berdasarkan UU Nomor 8 Ta­hun 2012 tentang Pemilu Ang­gota DPR, DPD dan DPRD, kepala daerah atau wakil kepala daerah yang ingin mencalonk­an diri sebagai anggota legis­latif harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri yang telah disetujui oleh pejabat atasan mereka.
Namun, surat pernyataan pen­gunduran diri tersebut rupanya tidak dibarengi dengan tindak lan­jut DPRD setempat yang menun­da-nunda pemberhentian pejabat daerah bersangkutan. Dengan demikian, para pejabat daerah itu secara aktif masih menduduki jabatannya sebagai kepala daerah sekaligus caleg tetap anggota DPR, DPD maupun DPRD.
Artinya, para pejabat daerah tersebut masih menerima gaji dan tunjangan karena belum ada SK pemberhentian dari DPRD. Hal itu menimbulkan kekhawati­ran para pejabat daerah tersebut akan memanfaatkan wewenang mereka sebagai upaya untuk memenangkan Pemilu Legislatif pada 9 April 2014.
Selain itu, para pejabat yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tersebut juga dikhawat­irkan kembali duduk di jabatan mereka sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah ketika gagal dalam Pemilu 2014.
Wali Kota Tangerang Wahi­din Halim masuk menjadi DCT Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten III. Wahidin adalah salah satu dari 6.608 orang yang masuk DCT DPR-RI dari 12 partai politik peserta pemilu yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (22/8).
Di antara yang diumumkan terdapat sejumlah nama yang hingga kini masih menjabat sebagai kepala daerah, seperti Bupati Nagekeo Nusa Teng­gara Timur Johanes Samping Aoh yang tercatat sebagai caleg Partai Amanat Nasional (PAN) dari dapil NTT I, selain itu Wali Kota Kotamobagu Djelantik Mokodompit dalam DCT DPRD Kotamobagu.
Belum Ada Surat
Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten, Endrawati yang dikonfirmasi Satelit News terkait pemberhentian Waliko­ta Tangerang mengaku belum mengetahui hal tersebut. “Seta­hu saya belum, karena setiap ada surat dari Kemendagri biasanya info ke kita (Pemprov Banten) dulu,” ujarnya ketika ditanya perihal kabar surat Kemendagri yang sudah sampai di Kota Tangerang via pesan singkat.
Endrawati menegaskan, ber­dasarkan informasi terakhir yang sampai ke pihaknya, surat pengunduran diri Wahidin Halim sudah di Kemendagri. “Saya be­lum bisa pastikan (keluarnya surat pengunduran diri, tapi info Kemendagri secepatnya, nanti saya kabarkan kalau sudah turun (suratnya),” pungkasnya. (mtn/ made/deddy/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.