Duo Tangerang Raih Penghargaan dari Wapres

Sukses Pertahankan Opini WTP
TANGERANG, SNOL  Ka­bupaten dan Kota Tangerang meraih penghargaan dari pe­merintah pusat. Kedua daer­ah itu menerima penghargaan atas prestasinya mempertah­ankan laporan keuangan pe­merintah daerah secara trans­paran akuntabel dan tersaji dengan baik dengan meraih opini wajar tanpa pengec­ualian (WTP). Kabupaten Tangerang meraih WTP lima kali berturut-turut, sedang­kan Kota Tangerang meraih penghargaan serupa enam kali berturut-turut.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Boediono kepada Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Wakil Walikota Tangerang H Arief R Wisman­syah saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pe­laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013, di Gedung Dhana­pala Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (12/9).
Usai menerima penghargaan, Bupati Zaki menyampaikan uca­pan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian prestasi berupa opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 5 tahun berturut-turut, yang diikuti dengan peng­hargaan dari Pemerintah RI ada­lah bukti pengakuan publik atas kinerja Pemkab Tangerang.
“Selama 5 tahun berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Tangerang mendapat opini WTP dari BPK RI. Semuanya itu mer­upakan bukti keseriusan kita da­lam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel dan tersaji dengan baik. Semua prestasi itu berkat dukungan semua pihak. Untuk itu saya ucapkan terima kasih,” kata Zaki kemarin.
Zaki berharap tidak hanya ber­henti sampai yang ke lima saja, tetapi juga setiap tahun pemkab Tangerang harus mampu mem­pertahankan WTP. “Ke depan kita harus tetap raih WTP beri­kutnya,” tegasnya.
Wakil Walikota Tangerang Ar­ief Wismansyah mengaku bang­ga dan akan terus mempertah­ankan penghargaan tersebut. “Ini merupakan prestasi yang harus tetap dipertahan ke depannya,” terangnya, Kamis (12/9).
Ditambahkan Arief, tahun ini Pemkot sudah mulai mengim­plementasikan sistem keuangan daerah secara online dengan se­mua SKPD. Sehingga ke depan penganggaran, pencairan dan pelaporan keuangan dilakukan secara online. “Sekarang sudah mulai, mudah-mudahan tahun 2014 bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Menurut Arief, keberhasilan Pemkot dalam meraih WTP ke enam kalinya juga merupakan wujud nyata dari kinerja apara­tur dalam mengelola keuangan Pemkot secara baik. Penyeleng­garaan administrasi keuangan sesuai tata kelola keuangan yang mengikuti pola aturan yang ada.
Sementara itu, Wakil Presiden Boediono menegaskan refor­masi bidang keuangan tingkat keberhasilannya tergantung pada bagaimana kebijakan pimpinan lembaga atau kepala daerah yang bersangkutan. Hal itu penting karena terkait dengan pengelo­laan keuangan, penatausahaan asset dan manajemen sumberda­ya manusia. “Setelah dikaji lebih dalam bahwa tingkat keberhasi­lan itu tergantung pada kemam­puan dan gaya kepemimpinan,” ujarnya.
Menteri Keuangan Chatib Basri dalam laporannya kepada Wakil Presiden, menyatakan acara ini merupakan agenda tahunan. Dan untuk tahun ini mengambil tema “Membangun Sinergi Menuju WTP”. Refor­masi bidang keuangan yang su­dah dilaksanakan mampu meraih kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Meningkatnya raihan opini WTP dan menurunnya opini disclaimer atas semua lembaga/kementerian dan pemerintah daerah adalah bukti membaiknya laporan keuangan dan akuntasi,” ungkapnya.
Acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013 yang berlangsung satu hari ini dihadiri sejumlah pimpinan lembaga tinggi, Men­teri Kabinet Indonesia Bersatu II, anggota DPR, Gubernur/Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia, pe­jabat eselon 1-3 kementerian dan daerah. Selain acara pembukaan dan pemberian penghargaan, juga ada presentasi dari sejumlah pemakalah.
Pada kesempatan itu, Wakil Presiden didampingi Menko Per­ekonomian dan Menteri Keuan­gan memberikan penghargaan kepada lembaga Dewan Perwak­ilan Daerah, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Kemente­rian Dalam Negeri, Luar Negeri, Perdagangan, Hukum dan Ham, ESDM, Kehutanan, PU, Agama, LH, KUKM, PPA, BUMN, PDT, Keuangan, Sosial, Ristek, BPK, Pertahanan, Industri, Keseha­tan, Polri, PPATK, Menkopol­hukham, Menko Perekonomian, Menko Kesra, LAN, Lemhanas, dan BIN.
Berdasarkan laporan, ada 15 Gubernur yang mendapatkan penghargaan karena mencapai opini WTP. Selain Provinsi Jawa Barat, antara lain Sumbar, Jambi, Bengkulu, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Sulteng, Riau, Kepri, Ka­lbar, DIY, NTB, dan Lampung. Selain itu ada sejumlah Kabu­paten/Kota yang juga mendap­atkan penghargaan, di antaranya Kota Banda Aceh, Kota dan Ka­bupaten Tangerang, Kabupaten Muko-Muko serta Kota Yogja­karta. (kiki/jarkasih/deddy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.