Serangan Fajar Zamboanga yang Mencederai Filipina

Perdamaian yang Tak Jamin Stop Perang
SNOL. Sejarah panjang bangsa Moro, Filipina Selatan, adalah sejarah panjang konflik. Sejak abad 14, mereka ingin berdiri sebagai bangsa mandiri. Beberapa kali perjanjian damai dibuat dengan pemerintah Filipina.
Beberapa kali pula pertempuran meletus. Misalnya, yang terjadi di Zamboanga mulai Senin lalu (9/9).
Serangan fajar oleh Front Nasional Pembebasan Moro (MNLF) pada Senin (9/9) kembali memudarkan asa perdamaian. Serangan yang saat itu menewaskan enam orang tersebut hanya berselang beberapa jam sebelum juru runding pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF), salah satu aksi perlawanan bangsa Moro, melanjutkan negosiasi damai di Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan itu sejatinya diharapkan bisa mengakhiri konflik menahun di Filipina Selatan tersebut.
Rommel Banlaoi, direktur eksekutif Philippine Institute for Peace, Violence, and Terrorism Research, secara intensif meneliti konflik Filipina dengan warga Moro. Dia menyatakan, apa pun bentuk perdamaian antara pemerintah dan MILF tak akan menjamin berakhirnya perang di Mindanao.
Banloi menambahkan, kekhawatiran terbesar saat ini adalah Nur Misuari, pendiri MNLF, bisa membentuk sebuah front perlawanan gabungan dengan kelompok Islam lain untuk melawan Manila. Beberapa yang disebutnya adalah Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF/Pejuang Kemerdekaan Islam Bangsamoro) pimpinan Umbrah Kato yang membangkang dari MILF. Atau Abu Sayyaf, organisasi militan yang berafiliasi dengan Al Qaeda.
Nur Misuari memang tidak terima dengan perjanjian damai antara MILF dan Filipina di Malaysia tersebut. Sebab, dia merasa bahwa kesepakatan damai yang final pada 1996 belum sepenuhnya dijalankan. Pada tahun itu, MNLF dan Filipina berunding di bawah mediasi Indonesia yang diwakili ketua Komite Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
Misuari pun menganggap Manila tak lagi mengindahkan keberadaan MNLF. Menurut laporan, serangan di Zamboanga itu direncanakan sebulan sebelumnya. Akhir Juli, MNLF mulai mengonsolidasikan pasukan melalui unjuk kekuatan yang mereka sebut sebagai aksi damai. Saat itu mereka menuntut implementasi penuh perjanjian damai yang ditandatangani bersama pemerintah pada 1996.
Ribuan anggota MNLF, sebagian di antara mereka menenteng senjata serang, mengadakan demonstrasi pada 25–29 Juli di Desa Lampaki, Kota Indanan, Provinsi Sulu, wilayah paling selatan kepulauan Filipina. Mereka menuntut pembentukan sebuah negara yang merdeka.
Kemudian, MNLF menyatakan, Nur Misuari telah memproklamasikan kemerdekaan Republik Bangsamoro pada 12 Agutus. Dia juga menunjuk dirinya sebagai panglima pasukan bersenjata Bangsamoro. Pada 19 Agustus, ratusan anggota MNLF dan simpatisan berkumpul di Desa Masjid Tulay, Kota Kolo, Sulu, untuk menunjukkan dukungan pada proklamasi kemerdekaan tersebut.
Kisah perpecahan kelompok perjuangan Moro dimulai pada periode 1970-an. MNLF yang didirikan Nur Misuari pada 1969 untuk melawan Manila memperjuangkan kemerdekaan Bangsamoro menandatangani Kesepakatan Tripoli pada 1976. Pemimpin Libya saat itu, Muammar Khaddafi, menjadi mediatornya. Dalam kesepakatan tersebut, MNLF menerima tawaran Manila untuk membentuk wilayah semiotonomi di wilayah sengketa.
Namun, kesepakatan itu tidak disetujui oleh semua jajaran kepemimpinan MNLF karena dianggap melenceng dari tujuan awal. Hashim Salamat dan 57 petinggi MNLF membentuk faksi perjuangan yang awalnya dikenal sebagai Kepemimpinan Baru.
Pada Januari 1987, MNLF menerima tawaran Manila untuk membentuk Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM). Namun, MILF tetap menolak dan melanjutkan pemberontakan melalui berbagai serangan yang menarget aparat keamanan.
MNLF diakui OKI sebagai anggotanya. OKI adalah organisasi antarpemerintah terbesar di dunia setelah PBB. Sejak 1977, MNLF diterima sebagai negara pengamat. Filipina bahkan tidak mendapatkan status keanggotaan tersebut ketika mengajukannya kepada OKI. Pada 30 Januari 2012, MNLF juga diterima menjadi anggota Parliamentary Union of Islamic Cooperation (PUIC) pada forum pertemuan internasional ketujuh di Palembang, Indonesia.
Namun, pemerintah Filipina kemudian menyepakati sebuah perundingan damai dengan MILF pada 15 Oktober 2012. Tujuannya, membentuk entitas politik otonomi Bangsamoro untuk menggantikan ARMM yang dianggap Aquino III sebagai proyek gagal.
Setiap konflik separatis yang terjadi selalu diikuti aspek ekonomi. Dalam kasus Filipina, keadilan ekonomi juga menjadi salah satu faktor. Di antaranya, pembagian jatah anggaran untuk wilayah selatan (mayoritas Muslim) jauh lebih kecil dibanding dengan di utara (mayoritas Katolik).
Meski Banloi menganggap kesepakatan tersebut tidak akan mengubah apa pun di lapangan, Manila bersikukuh bahwa serangan MNLF di Zamboanga tidak akan mengganggu negosiasi damai yang berjalan. ’’Kami akan tetap berunding dengan MILF. Ini tidak akan mengganggu proses perdamaian. Kami percaya proses perdamaian dengan MILF adalah perdamaian untuk seluruh muslim Mindanao,’’ kata Juru Bicara Kepresidenan Edwin Lacierda.
Berdasar informasi di lapangan, Juru Bicara Militer Letnan Kolonel Ramon Zagala menyatakan, pemberontak MNLF menyandera sekitar 300 orang dari beberapa desa berbeda di Zamboanga yang penduduknya mayoritas Kriten.
Mereka digunakan sebagai tebusan dalam proses negosiasi dengan pasukan pemerintah sekaligus dimanfaatkan untuk tameng hidup saat terjadi kontak senjata. Dia menambahkan, prioritas tentara saat ini adalah membebaskan sandera dengan selamat. Hingga Jumat malam (13/9), korban tewas mencapai 22 orang.
Sampai saat ini, Misuari dilaporkan tidak terlibat langsung dalam serangan di Zamboanga dan keberadaannya tidak diketahui. Namun, pekan depan, pria kelahiran Sulu tersebut dijadwalkan akan menghadiri forum evaluasi atas implementasi perjanjian damai 1996 di Jogjakarta, Indonesia.
Pemerintah menganggap Nur Misuari tak juga meletakkan senjata setelah perjanjian tersebut. Dia malah menuduh pemerintah mengingkari janji untuk membangun wilayah muslim di Filipina Selatan.
’’Ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar oleh MNLF,’’ tegas Presiden Filipina Benigno Aquino kepada wartawan. Dia kemudian memperingatkan bahwa pemerintah akan menggunakan kekuatan militer jika tetap terjadi pelanggaran. (Philippines Star/cak/c16/dos/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.