Oknum DPRD Bisa Dijerat Pasal Korupsi

ICW Imbau Korban Calo CPNS Lapor Polisi
SERPONG, SNOL Indonesia Cor­ruption Watch (ICW) menghim­bau korban dugaan praktek pencaloan calon penerimaan pe­gawai negeri sipil (CPNS) yang dilakukan oknum DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) un­tuk melapor ke polisi. Ini karena praktek tersebut tidak dibenarkan dan bahkan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
“Posisi DPRD sulit untuk bisa mempengaruh menempatkan orang atau memperoleh jatah seperti yang lalu-lalu. Mekanisme sekarang menu­tup ruang bagi politisi untuk mengintervensi perekrutan PNS karena hampir sepenuh­nya sudah diatur oleh pusat,” kata Wakil Koordinator ICW, Ade Irawan, Rabu (18/9).
Ade menduga, oknum DPRD Kota Tangsel telah melakukan kobohongan dan penipuan kepada warga dengan iming-iming mampu meloloskan tes perekrutan. Jika memang be­nar, maka dapat dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi atau pasal suap.
Alasannya, karena oknum anggota DPRD Kota Tang­sel itu justru menggunakan kekuatannya di pemerintahan. Menurut Ade, mereka justru telah terlibat dalam praktek korupsi karena menyalahgu­naakan kewenangannya se­bagai pejabat negara di luar kepentingan publik.
Ade menyarankan kepada pihak korban yang telah me­nyetorkan uang dengan iming-iming bakal diloloskan dalam perekrutan CPNS agar segera melaporkan ke pihak berwa­jib. “Kalau ada bukti-bukti sebaiknya dilaporkan saja ke Badan Kehormatan atau aparat penegak hukum,” sarannya.
Makanya, Ade menyang­sikan bila adanya permainan di tingkat DPRD dalam pen­erimaan CPNS. Bisa jadi, bila adanya oknum anggota dewan yang melakukan pemerasan atau meminta sejumlah uang kepada para pendaftar CPNS, itu adalah upaya penipuan. “Bila ada bukti silahkan kor­ban laporkan kepada tiga pihak. Partainya, Badan Ke­hormatan (BK) DPRD, dan aparat kepolisian,” tegas Ade.
Jika dugaan atau tuduhan adanya pencaloan terbukti, itu bisa mencederai partainya. Bila dilaporkan, ada kemung­kinan pemecatan dari partai. Kemudian laporkan ke BK, sebab tingkah laku pencaloan seperti itu sudah melanggar etika sebagai anggota dewan. “Dan pastinya penyalahgu­naan jabatan, maka bisa di­polisikan,” ujar Ade.
Dia pun menduga, jelang pencalegan 2014 ada kemung­kinan banyaknya para anggota dewan yang akan bertarung kembali untuk memperebut­kan kursi rakyat. Untuk itu semua, pastilah mereka bu­tuh ‘logistik’ agar bisa maju kembali di pencalegan. Jika maksudnya demikian, ujar Ade, sudah pasti pola politisi seperti ini setelah berkuasa nanti, malah memungkinkan dia akan lakukan korupsi.
“Makanya hati-hati, pe­rilaku seperti ini bisa menjadi pola kepemimpinan dia. Un­tuk korupsi atau menyalah­gunakan jabatannya sebagai wakil rakyat,” pungkas Ade.
Di lain pihak, Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Syi­habudin membantah adanya dugaan pencaloan yang di­lakukan anggotanya. “Isu itu, sudah lama sebenarnya. Meski demikian, kami akan terus telusuri kebenarannya,” tandasnya. (pramita/deddy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.