PM Australia Terlalu Campuri Urusan Indonesia

tony abbottSNOL. Pergantian pucuk pimpinan pemerintah Australia langsung berimbas ketegangan pada hubungan bilateral dengan Indonesia. Khususnya kebijakan Canberra terkait pencegahan pencari suaka. Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengeluarkan kebijakan yang dianggap terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.
Pemerintah Abbott berencana membayar nelayan-nelayan Indonesia untuk mendapatkan informasi tentang para imigran yang akan masuk ke Australia. Selain itu, akan dialokasikan anggaran khusus untuk membeli kapal-kapal nelayan Indonesia yang biasanya dipakai untuk menyelundupkan imigran gelap ke Australia.
Tony Abbott dalam sebuah kampanyenya di Darwin menyatakan, pemerintahnya akan menganggarkan AUS 420 juta untuk mendukung kebijakannya itu, termasuk membayar penduduk Indonesia yang memberikan informasi tentang pencari suaka dan membeli kapal yang akan disewa para pencari suaka. Dana itu termasuk AUD 20 juta untuk membayar kegiatan “pengawas desa” di wilayah perbatasan laut Indonesia-Australia.
Seorang sumber di pemerintahan Indonesia, seperti dilansir The Age menyatakan, kebijakan itu sangat melukai kedaulatan wilayah Nusantara. ’’(Kebijakan) ini akan mengganggu kepentingan dalam negeri ketika aktivitas yang ditimbulkan melanggar kedaulatan wilayah kami. Seperti wacana membeli kapal (nelayan) dan mengumpulkan informasi intelijen dari warga lokal. Semua aktivitas itu akan bertentangan dengan kedaulatan Indonesia,’’ ujar sumber tersebut.
’’Membayar orang (Indonesia) untuk mendapat informasi, bukanlah keputusan yang bijaksana. Bayangkan, jika kami (pemerintah Indonesia) membayar seseorang di Australia untuk mendapat informasi terkait gerakan separatisme Papua? Pasti akan membuat Anda tidak nyaman dan menolaknya,’’ tambahnya.
Menlu Indonesia Marty Natalegawa juga menunjukkan sikap protesnya terkait kebijakan Abbot. Menurutnya, Jakarta akan menolak kebijakan tentang pencari suaka yang malah akan melukai semangat kerjasama kedua negara.
amun Abbott Kamis (19/9) menegaskan bahwa penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia merupakan harga mati. Menurutnya, pemerintah koalisinya akan terus menjalin dialog dengan Indonesia untuk menyelesaikan masalah imigran gelap ini.
’’Saya tidak ada masalah dengan siapa pun di pemerintahan atau parlemen Indonesia. Masalah saya adalah dengan para penyelundup manusia (di Indonesia) dan poin kepada mereka adalah ’permainan sudah selesai’,’’ tandasnya.
Tak hanya mendapat tentangan dari luar, kebijakan Abbott juga mendapat kritik di internal. Mantan Menlu pada pemerintahan John Howard, Alexander Downer menyatakan, ’’tidak pernah, dan tidak akan pernah Australia meminta izin negara lain (Indonesia) untuk melindungi wilayah perbatasan”. ’’Hanya pemerintah yang tidak menghormati dirinya sendiri yang akan melakukan itu,’’ tandasnya.
Abbott akan melawat ke Jakarta 30 September mendatang bersama Menlu Julie Bishop dan Menteri Imigrasi Scott Morrison untuk menjelaskan kebijakannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ’’Kami tidak mencari persetujuan dari Indonesia, tapi kami menginginkan pengertian,’’ ujar Bishop.
Kebijakan baru pemerintah Abbott ini berpeluang mengganggu hubungan harmonis dengan Australia selama dikuasai Partai Buruh. Sejumlah pengamat hubungan internasional menyebut, kalau dengan Partai Buruh saja kadang masih ada gesekan, apalagi dengan Liberal yang mempunyai sejarah kurang harmonis dalam hubungannya dengan Jakarta. (the Age/the Australian/AP/cak/dos/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.