Unjuk Rasa, Dokter Tuntut Dirut RSU Tangsel Diganti

SETU, SNOL Puluhan dokter rumah sakit umum (RSU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), menuntut agar Wakil Walikota Benyamin Davnie mengganti Direktur Utama (Dirut) RSU Tangsel Neng Ulfa.
Mereka juga memprotes keberadaan dokter asing (impor) serta pelayanan di rumah sakit berplat merah tersebut.
Para dokter mendatangi Gedung Widya Bhakti Puspiptek, Setu, sejak pagi untuk menemui Wakil Walikota Benyamin Davnie. Namun, mereka harus menunggu karena Benyamin Davnie saat itu tengah menghadiri acara SKPD pembahasan Adipura. Satu jam kemudian, Benyamin menghampiri para dokter.
“Kami menyampaikan beberapa poin keluhan yang selama ini dirasakan para dokter di RSU. Salah satunya kami minta pergantian Direktur Utama RSU, Neng Ulfa,” kata juru bicara pada aksi unjuk rasa tersebut, dr Arif Kurniawan.
Sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No.971 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, di pasal 10 butir 1 jelas disampaikan, kalau seorang direktur rumah sakit haruslah berasal dari tenaga medis. Tentu yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang perumah sakitan.
“Sedangkan dia (Neng Ulfa) bukan berlatar belakang tenaga medis. Kami menginginkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada, agar mengerti segala kondisi yang ada,” tutur dr Arif.
Karena bukan berasal dari tenaga medis, para dokter RSU menduga beberapa ketidakberesan pelayanan maupun segala hal mengenai tenaga medis dan keperawatan.
Bermula dari ketidakpahaman direktur pada manajemen rumah sakit, seperti adanya wacana penghapusan poli spesial. “Dengan tegas kami menolak wacana tersebut,” tukasnya.
Selain itu, pelayanan pengobatan gratis yang diberikan kepada masyarakat dilakukan secara berkali-kali. Yaitu, hari pertama pasien harus berkonsultasi, bila memerlukan penanganan selanjutnya maka keesokan harinya harus kembali lagi. Begitu terus selanjutnya.
“Hal tersebut justru akan menghambat proses diagnosa dokter dan merepotkan si pasien. Makanya para dokter menghendaki adanya pelayanan sehari saja,” bebernya.
Para dokter juga keberatan dengan hadirnya sejumlah dokter asing di RSU yang tanpa melewati prosedur melalui Konsul Kedokteran Indonesia (KKI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai wadah dokter di Indonesia. “Kami menilai kedatangan dokter asing adalah tindakan ilegal,” ucap Arif.
Sejak awal, para dokter sudah menyampaikan keberatan atas datangnya para dokter asing tersebut. Meski alasan Pemkot untuk transfer ilmu kedokteran, mereka menganggap apa yang disampaikan dokter asing sama saja yang dilakukan selama ini.
“Dari awal kedatangan dokter asing itu kami tak dilibatkan. Kalaupun mereka transfer ilmu, selama ini ilmu yang disampaikan sama saja seperti yang selama ini kami lakukan,” jelasnya.
Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengaku sepakat dengan apa yang diutarakan puluhan dokter RSU tersebut. Benyamin berjanji akan memperbaiki dan menyempurnakan kembali sistem di RSU, terutama pada hal tenaga medis dan keperawatan.
“Ya memang seharusnya ada kemandirian untuk soal mengatur tenaga medis dan keperawatan. Tapi kalau urusan pembangunan memang masih jadi urusan Dinas Kesehatan,” paparnya.
Jika pembangunan sudah selesai, Benyamin mengatakan RSU akan dijadikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehingga pengelolaan manajemen, keuangan, dan ketenagamedisan, diserahkan sendiri dan mandiri kepada RSU tersebut.
Terkait Dirut RSU Tangsel Neng Ulfa yang bukan berasal dari tenaga medis, menurut Benyamin akan menjadi catatan Pemkot. “Kemarin saat pelantikan direktur situasinya kami masih memiliki keterbatasan di tenaga medis. Tapi ke depan, ini akan jadi catatan kami untuk menempatkan orang sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tandasnya. (pramita/deddy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.