Pola Korupsi di Banten Belum Canggih

KELAPADUA,SNOL Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai korupsi di Provinsi (Pemprov) Banten masih menggunakan pola sederhana. Yakni menggunakan dana Bantuan Sosial (Bansos) atau dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diberikan kepada pendukung kepala daerah, keluarga, lembaga atau lainnya.
“Pola korupsi di Banten belum canggih. Yakni dari mengalokasikan atau mengalirkan anggaran pemerintah daerah kepada lembaga, pendukung, keluarga atau kroni-kroninya penguasa. Bentuknya bisa dalam dana Bansos atau hibah,” kata Danang Widoyoko Koordinator Badan Kerja ICW dalam acara seminar Menilai Korupsi Banten di Wahana Institute di Padepokan Karang Tumaritis Kampung Babakan, Kelurahan Bonang, Kecamatan Kelapa Dua, Minggu (29/9).
Danang mencontohkan, hasil pemetaannya di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel) disimpulkan banyak perusahaan kontraktor yang dikuasai oleh perusahaan dari Jakarta dan Serang. Sehingga praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) tersebut sangat rawan dan perlu diwaspadai.
“Kontraktor-kontraktor tersebut cenderung paling banyak mendapatkan proyek. Secara umum pola korupsi di Indonesia dengan luar negeri sangat berbeda. Kalau di luar negeri, korupsi lebih kepada meraup rantai dari hasil pembangunan. Tetapi di Indonesia korupsi lebih kepada menggasak keuntungan sebelum dan saat melakukan pembangunan,” tegas Danang.
Sementara Anggota Komisi VII DPR RI Irfansyah yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, politik dinasti yang dibangun oleh penguasa, cenderung rawan korupsi. “Hal ini juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Boyolali dan lain-lain,” terang Irfansyah.
Irfansyah juga menyoroti Undang-Undang Korupsi yang menurutnya justru dibuat oleh lembaga yang paling banyak melakukan korupsi. Sehingga masyarakat dalam hal ini juga harus pro aktif mengikuti proses dan pembuatan undang-undang tersebut. “Membersihkan koruptor itu tidak mudah. Masyarakat juga seharusnya pro aktif mengikuti proses pembahasan dan pembuatan Undang-Undang tentang korupsi,” ungkap Irfansyah.
Anggota Komisi VI DPRD Provinsi Banten, Ananta Wahana menambahkan, yang perlu diwaspadai menjelang 2014 adalah politik uang bagi para calon legislatif. Karena, praktek money politik sangat rawan dengan praktek korupsi, terutama bagi para calon yang saat ini masih menduduki jabatan yang berpotensi menghambur-hamburkan yang diambil dari anggaran pemerintah.
“Untuk itu kami terus mendorong, menjelang 2014 untuk mensosialisasikan anti korupsi. Kalau orang-orang anti korupsi ada di pos kunci, masyarakat bisa tertolong dari korupsi,” tandasnya.
Terkait hal ini, Kepala Bidang Ketahan Sosial dan Ekonomi Kesbangpol Provinsi Banten, Maman Suratman mengatakan, dengan diskusi atau seminar tentang korupsi diharapkan bisa menjadi kontrol serta bisa berpengaruh kepada niat seseorang untuk tidak melakukan korupsi. “Demikian dalam menanggulangi masalah KKN ini Pemprov Banten juga melakukan program-program seperti seminar atau penyuluhan di lingkup pegawai Pemprov. Serta pembinaan dari inspektorat, setiap dua bulan sekali,” pungkasnya. (aditya/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.