Pengembangan Sarana RS Asshobirin Tersendat

SERPONG,SNOL Penyerahan aset lahan Rumah Sakit (RS) Islam Asshobirin yang berlarut-larut dari Pemkab Tangerang ke Pemkot Tangsel, ternyata berpengaruh pada perkembangan rumah sakit tersebut, salah satunya pengembangan sarana dan prasarana yang terkendala.
Direktur RS Asshobirin Tri Wadowati, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (1/10) mengatakan yayasan maupun managemen rumah sakit ditiap tahunnya selalu menyerahkan berkas ruislag yang diminta DPRD Kabupaten Tangerang. ”Terakhir pada Juni lalu, kami dipanggil DPRD Kabupaten Tangerang untuk hearing. Saya bawa semua berkas bukti bahwa pernah terjadi ruislag antara pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Yayasan Asshobirin,” tutur Tri.
Dalam berkas tersebut dijelaskan adanya ruislag tanah seluas 1,5 hektar yang kini ditempati RS Asshobirin dengan luas tanah yang sama di kawasan Neng Nong Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang. Kemudian oleh Yayasan Muslim Tangerang sudah dibuatkan bangunan yang kini ditempati oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang.
”Kita sudah ajukan semua bukti administrasi dan kronologi ruislag, dan disertakan pula surat permohonan dari yayasan,” katanya. Baik yayasan maupun managemen rumah sakit, hanya menginginkan pengakuan bahwa adanya ruislag. ”Hanya pengakuan,” tegasnya.
Akibat belum selesainya urusan ruislag ini, ternyata membuat pengembangan pembangunan sarana dan prasarana RS menjadi tersendat. Pihaknya sudah sering bolak balik ke investor, berbagai bank swasta dan BUMN, namun justru penolakan yang didapat.
”Yang dipermasalahkan para investor adalah kami memiliki Hak Guna Bangun (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan, sampai 2021. Setelah tahun itu, belum tahu apa yang terjadi, diperpanjang atau tidak,” katanya.
Padahal, RS Ssshobirin sudah setara untuk kelas C. Izin operasional pun sudah ada, 5 pelayanan sudah diakreditasi dan sudah ada pengakuan dari Departemen Kesehatan.
Direktur yang baru setahun menjabat di rumah sakit itu mengatakan, Rumah Sakit Islam Asshobirin juga sudah melayani Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda Pemkab dan Pemkot Tangsel, serta pelayanan terhadap Jamsostek dari berbagai perusahaan. Pasien pun sudah berdatangan dari berbagai wilayah. Bahkan klaim penggunaan berbagai jaminan kesehatan tersebut tiap bulannya bisa mencapai Rp120-130 juta. ”Kami pun bila diberi kepercayaan mengelola jaminan kesehatan pasti diterima. Sebab rumah sakit ini sudah jadi milik masyarakat. Bukan keuntungan lagi yang kami lihat,” katanya.
Hal serupa diungkapkan Aceng ma’mun (32), salah seorang ayah pasien di RS tersebut. Warga Cikokol Kota Tangerang ini mengatakan anaknya Nazwa (3), sudah dirawat 4 hari di ruang Mina rumah sakit tersebut. Selama itu, Aceng mengaku belum dimintai sepeser pun uang perawatan maupun pengobatan dari pihak rumah sakit. ”Pernah dimintai Rp 310 ribu, cuma langsung dikembalikan hari itu juga. Sebab mereka tahu anak saya ini ditanggung Jamsostek tempat saya bekerja,” tuturnya.
Padahal, sambung Aceng, bila ditempat lain baru masuk penanganan saja sudah dimintai Rp10 juta. Tapi di rumah sakit ini tidak sama sekali. (pramita/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.