Atribut Dibatasi, Caleg Terpaksa Blusukan

LEBAK, SNOL Adanya Per­aturan Komisi Pemili­han Umum (KPU) Nomor 15/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pe­milu Anggota DPR. DPD dan DPRD Tahun 2014 yang me­larang setiap calon anggota legislatif (caleg) memasang alat peraga kampanye berupa baliho dan banner lebih dari satu di setiap desa/kelurahan, membuat mereka terpaksa mensosialisasikan diri me­lalui blusukan (mendatangi warga). Itu dilakukan, lanta­ran tidak ada pilihan lain.
“Adanya aturan pelarangan dari KPU soal pemasangan alat peraga kampanye caleg, mau tidak mau membuat ca­leg harus blusukan mendatan­gi warga hingga ke perkam­pungan-perkampungan,” kata mantan anggota KPU Lebak Ahmad Hakiki Hakim, Senin (7/10).
Dari kegiatan blusukan tersebut, semua kemampuan yang ada harus dikeluarkan agar dikenal oleh para pe­milih. “Kalau dulu mungkin cukup pasang baliho di tem­pat strategis. Kalau sekarang kan namanya blusukan, tentu memerlukan biaya dan tenaga pula, badan kita juga harus tetap fit lagi,” ujarnya.
Senada dikatakan kader dari PDIP Emuy Mulyana­nah. Kendati banyak yang tidak setuju dengan adanya Peraturan KPU tersebut, na­mun ada juga dampak positif­nya salah satunya caleg harus langsung dikenal oleh warga tidak melalui alat peraga kampanye yang disebar. “Ke­dekatan emosional nanti yang akan terbangun,” ujar Emuy.
Sementara dari Partai Ha­nura, Arwan mengaku, ad­anya Peraturan KPU tersebut menguntungkan caleg yang tidak memiliki dana besar untuk membuat alat peraga kampanye. “Mungkin saya akan mengubah strateginya saja, tidak melulu sosialisasi lewat baliho,” ujarnya.
Anggota KPU Lebak CR Nurdin menyatakan, Per­aturan KPU Nomor 15/2013 dikeluarkan untuk pemerata­an dan memberikan perlakuan yang sama antara caleg yang satu dengan caleg yang lain­nya. (ahmadi/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.