AMK-Gatot Jalani Tes Kesehatan

PSU Lebak 14 November
TANGERANG, SNOL Pasangan calon walikota dan wakil walikota Tangerang, Ahmad Marju Kodri (AMK)-Gatot Purwanto, akhirnya men­jalani tes kesehatan di RSUD Kabupaten Tangerang, Selasa (9/10). Sama seperti kandidat lainnya, pasangan ini diperik­sa di Paviliun Khusus Wijaya Kusuma (PWK).
Pada pemeriksaan kesehatan yang dijadwalkan pada pukul 07.30 WIB tersebut, AMK hadir lebih awal, yakni pada pu­kul 07.00 WIB. Mengenakan ba­tik berwarna coklat, Kodri hadir ditemani sopir dan mendapat kawalan dari salah seorang pers­onel kepolisian dari Polres Metro Tangerang berpakaian preman yang sebelumnya memang ditu­gaskan sebagai pengawal melekat (Walkat) saat pemilukada lalu.
Begitu sampai, AMK langsung disambut para dokter pemeriksa yang juga anggota IDI Tangerang. Setelah bersantai sesaat, Dirut PDAM Tirta Benteng ini diper­silahkan masuk ke ruang pemer­iksaan seraya menunggu Gatot. Adapun Gatot hadir agak lebih lama. Rupanya mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tangerang ini sem­pat kesasar ke ruang medical cek up. Namun begitu pada pukul 07.30 WIB, Gatot hadir di PWK lewat pintu belakang.
Pada pukul 14.17 WIB pasan­gan Kodrat selesai menjalani pe­meriksaan. Mereka mengaku pe­meriksaan berjalan lancar tanpa kendala. “Relatif pemeriksaan cukup ketat karena membutuh­kan kesiapan fisik dan pikiran. Tapi dari seluruh pemeriksaan, tidak ada hal yang terkendala,” ujarnya. Menurut AMK, untuk uji fisik yang berat adalah tread­mill. “Cukup berat karena saya harus berlari dan tekanan darah harus stabil,” ujarnya.
Ditanya apakah ada harapan untuk pemungutan suara ulang (PSU)? AMK mengaku hal itu menjadi kewenangan MK. Na­mun jika terjadi, dia berharap bisa ikut kembali menjadi kan­didat. “Ada PSU atau tidak yang penting adanya kondusifitas di Kota Tangerang. Kalau pun ada PSU, diharapkan perjalanannya lancar. Tapi kalaupun tidak, har­us tetap kita patuhi,” ujarnya.
Ketua Tim Pemeriksaan Kes­ehatan dari IDI Dr. I Rede Rai Kosa mengatakan, hasil pemer­iksaan ini rencananya akan lang­sung diplenokan. Jika harus ada pemeriksan ulang, pihaknya juga akan melakukannya selama masih ada waktu yang diberikan KPU, sejak tanggal 9-14 Oktober.
“Kita usahakan hasil pemerik­saan kita serahkan ke KPU sebelum tanggal 14 Oktober. Pemeriksaan ulang akan dilakukan jika ada data yang kurang, itu sudah ada klausul­nya. Kita bekerja profesional, su­paya hasil akhir bisa dipertanggung jawabkan,” ujar dokter spesialis penyakit dalam ini.
Pemeriksaan kesehatan sendiri merupakan petitum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putu­san sela sengketa Pemilukada Kota Tangerang yang mewajib­kan kedua pasangan ini men­jalani pemeriksaan ulang. Selain masalah pemeriksaan, MK juga memerintahkan agar KPU Ban­ten melakukan verfikasi ulang partai pengusung pasangan no­mor 1 atas nama Harry Mulya Zein-Iskandar dan pasangan no­mor 4, AMK-Gatot.
Pilkada Lebak
Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilukada Lebak akan dige­lar pada tanggal 14 November mendatang. Kepastian tersebut berdasarkan rapat internal yang digelar oleh lima komisioner anggota KPU Lebak pada Rabu (9/10) siang.
“Ya, berdasarakan musyawarah yang kita gelar, insya Allah PSU akan digelar pada hari Kamis (14/11) mendatang,” kata Ketua KPU Lebak, Agus Sutisna, di ru­ang kerjanya, kemarin.
Pada awalnya KPU Lebak men­gajukan empat waktu untuk PSU yakni tanggal 14,15,16 dan 17 November 2013. “Akhirnya kami sepakat, PSU digelar tanggal 14, kalau tanggal 15 kan hari Jumat, sangat tidak mungkin. Sementara untuk tanggal 16 dan 17 adalah hari terakhir kepemimpinan Bu­pati Lebak 2008 – 2013, sehingga kami menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkap Agus.
Alasan diambilnya tanggal 14 November karena KPU tidak ingin berlama-lama menunda putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan keberlanjutan pemer­intahan di Kabupaten Lebak. “Soal anggaran kita juga sudah tersedia yakni dikisaran Rp 9,2 miliar diantaranya untuk logistik Pemilukada dan honor PPK, PPS dan KPPS, sementara untuk hon­or KPU tidak ada,” ungkapnya.
Terpisah praktisi hukum dari Universitas Mathla’ul Anwar (Unma) Banten Agus Ruhban menyatakan, pasca habis masa jabatan Bupati Lebak, otomatis kepemimpinan Lebak akan dip­impin oleh pejabat sementara (Pjs) Bupati. “Pjs ini nanti akan ditentu­kan oleh Pemprov Banten,” jelas­nya. (ahmadi/made/deddy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.