Periksa Cabup, Lanjut ke Atut

Kasus Suap Pilkada Lebak
JAKARTA, SNOL Satu per­satu saksi yang diduga terkait perkara suap yang melibatkan Ketua Mahkamah Agung (MA) non aktif, Akil Mochtar diper­iksa KPK. Setelah masuk daf­tar cekal, calon bupati (cabup) Kabupaten Lebak, Banten Amir Hamzah kemarin menjalani pe­meriksaan. Lembaga antirasuah itu juga menjadwalkan memer­iksa Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Jumat (11/10).
Amir dimintai keterangan penyidik untuk tersangka Tub­agus Chaeri Wardhana (TCW). Seperti diketahui Wawan, sa­paaan Tubagus, tertangkap operasi KPK bersama Akil Mochtar dan seorang pengacara bernama Susi Tur Handayani.
TCW membantu Amir melobi MK dengan meman­faatkan pengacara yang juga teman dekat Akil, Susi Tur Handayani. Amir memang maju dalam pilbup Lebak ber­sama anggota DPRD Banten
Kasmin bin Saelan. Keduanya diusung Partai Golkar.
Amir diperiksa sekitar 10 jam oleh penyidik KPK. Dengan menggunakan kemeja batik len­gan pendek warna hijau, Amir terlihat keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 19.30. Dia tidak banyak bicara saat dicegat se­jumlah wartawan. “Saya sebagai saksi. Tanya penyidik saja yang lainnya,” ujarnya.
Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan selain Amir ada tiga saksi lain yang diperiksa untuk tersangka TCW. “Selain itu hari ini kami juga menghadirkan em­pat saksi untuk tersangka AM (Akil Mochtar),” terang Johan. Saksi yang dipanggil untuk TCW maupun AM semuanya hadir.
Johan menambahkan penyidik KPK juga telah melayangkan surat pemanggilan untuk Ratu Atut. “Yang bersangkutan akan dipanggil Jumat (11/9),” ujarnya. Atut kemungkinan akan menjadi saksi untuk adiknya Wawan. Na­mun tidak menutup kemungki­nan juga, Atut juga akan diper­iksa untuk Akil.
Dalam kaitan sengketa pilkada Lebak, Akil diduga menerima pemberian uang Rp 1 miliar dari Wawan. Uang itu dilewatkan Susi sebagai bentuk terima kasih atas putusan MK yang memerintahkan KPU Lebak melakukan pemung­utan suara ulang di seluruh TPS.
Pada pilbup itu, pasangan Iti Octavia-Ade Sumardi yang di­usung PDIP dan Partai Demokrat dinyatakan sebagai pemenang. Iti diketahui anak kandung Bu­pati Lebak 2008-2013 Mulyadi Jayabaya. Lantaran kalah, pasan­gan Amir Hamzah-Kasmin yang diusung Golkar mengajukan gu­gatan ke MK.
Sementara itu, salah seorang penggagas Provinsi Banten, Ampi Nurkamal Tanujiwa men­gatakan, Ratu Atut tegar mengh­adapi pencekalan serta penetapan tersangka terhadap adik kand­ungnya, Tubagus Chaeri War­dana alias Wawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ibu Atut jangan takut mengh­adapi masalah ini dan jangan ta­kut masuk penjara,” ungkapnya saat ditemui usai memberikan keterangan pers di Hotel Mahad­ria, Rabu (9/10).
Ampi juga mengimbau kepada para tokoh masyarakat dan ulama untuk tidak memperkeruh suasana di Banten dengan mengeluarkan pernyataan yang dapat memanc­ing gejolak di masyarakat. “Kon­disi Banten saat ini sedang panas, saya mengimbau kepada semua tokoh masyarakat dan ulama un­tuk tidak mengeluarkan penyataan yang tidak perlu,” terangnya.
Masyarakat Banten diminta un­tuk bersabar dan menunggu pros­es hukum di KPK. “Masyarakat juga jangan cepat memvonis, mari bersabar menunggu proses hukum yang sedang berjalan di KPK,” ujarnya.
Kepada para loyalis Atut, dia meminta agar mereka tidak mu­dah terpancing. “Para pendekar yang loyalis juga jangan terpanc­ing emosinya,” kata dia.
Disinggung mengenai Dinasti Politik Atut yang ramai dibicara­kan, ia menjelaskan bahwa dinasti di Banten itu tidak menjadi soal karena dipilih secara langsung melalui proses pemilihan yang demokratis. “Atut sah menjadi pemimpin di Banten. Yang salah adalah undang-undang, karena membiarkan semuanya,” ujarnya.
Ampi juga berharap pencekalan terhadap Atut tidak mengganggu roda pemerintahan. “Pelayanan masyarakat jangan sampai ter­ganggu, harus tetap berjalan sep­erti biasa. Dan kami harap jajaran Pemprov Banten bekerjasama satu sama lain,” ungkapnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sek­da) Banten, Muhadi menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada yang berubah dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Se­muanya masih berjalan seperti biasa, seluruh SKPD di Pemprov Banten masih memberikan pelayanan dan bekerja seperti sebelum-sebelum­nya,” ungkap Muhadi.
Pada bagian lain, mahasiswa terus menyuarakan agar dugaan kasus korupsi di Banten diusut tuntas. Kemarin, 22 mahasiswa Banten menggelar aksi damai den­gan berjalan kaki dari Kota Serang menuju Gedung KPK di Jakarta untuk menyampaikan desakan itu.
Pantauan Banten Pos (Satelit News Group), para mahasiswa mu­lai berjalan kaki dari Kampus IAIN SMH Rabu (9/10) pagi. Mereka menargetkan tiba di KPK pukul 13.00. Ke-22 mahasiswa tersebut berasal dari berbagai organisasi ke­mahasiswaan yakni Untirta Move­ment Community (UMC), PP Him­punan Mahasiswa Serang (Hamas), Kumala, KMS 30, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Untirta, BEM Unsera, BEM IAIN, BEM STIE Bina Bangsa, FAM, dan Sosdem. (gun/dim/bay/bnn/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.