Alkes Mengalir Sampai Jauh

KPK Bergerak dari Tangsel ke Provinsi Banten
SERANG, SNOL Jejak dugaan korupsi dinas­ti gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terus melebar. KPK kini juga sedang membuka pe­nyelidikan baru terkait dugaan korupsi pada pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Provinsi Banten. Sebelumnya lembaga antirasuah itu juga telah menyelidiki pengadaan alkes di Pem­kot Tangeran Selatan (Tangsel) yang diduga ter­jadi penyimpangan.
Penyelidikan terkait pengadaan Alkes di Ban­ten itu kemarin (24/10) dilakukan sejumlah petugas KPK dengan melakukan pengumpu­lan barang bukti dan keterangan (pulbaket) di ibukota provinsi Banten, Serang. Di sana petu­gas meminta keterangan pegawai di beberapa instansi terkait. Salah satu sasarannya Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten.
Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penyelidikan itu untuk proyek pengadaan yang terjadi pada tahun anggaran 2010-2011. Namun, Johan tidak bisa memberikan informasi lebih banyak. Hal itu karena bersamaan dengan jumpa pers sedang berlangsung serangkaian pemerik­saan oleh petugas KPK di Serang. “Informasi yang baru saya peroleh soal pemeriksaannya saja. Detail soal proyek pengadaan belum saya dapat,” jelas Johan di ge­dung KPK kemarin.
Penyelidikan yang dilakukan KPK itu kuat kemungkinan terkait tersangka suap sengketa pilkada di Mahkamah Kon­stitusi (MK), Tubagus Chaery Wardhana alias Wawan. Seperti diketahui adik Ratu Atut itu ter­tangkap tangan bersama man­tan Ketua MK Akil Mochtar dalam perkara suap sengketa pilkada. Dari penangkapan itu, anak buah Abraham Samad lantas melakukan penggeleda­han di kantor Wawan di Mega Kuningan Jakarta serta Serang, Banten. Dari penggeledahan tersebut diamankan sejumlah dokumen.
Dokumen-dokumen itulah yang kemudian memberikan petunjuk pada KPK akan permainan Wawan dalam se­jumlah proyek di daerah yang dipimpin keluarga besarnya. Sebab selain di Pemprov Banten, sebelumnya KPK juga melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi pada pengadaan Alkes di Tangsel, kota yang kini dipimpin istri Wawan, Airin Rachmi Diany.
Untuk perkara di Tangsel, KPK telah meminta keteran­gan sejumlah saksi. Diantaran­ya Kepala Dinas Kesehatan Tangsel Dadang M. Epid dan tiga pegawainya. KPK men­cium ada yang tidak beres ter­hadap pengadaan alkes tahun anggaran 2010-2012.
Meski terjadi di wilayah yang dipimpin Atut dan Airin, KPK belum berencana memanggil keduanya. “Sampai hari ini (24/10) belum ada jadwal ke arah sana,” ujar Johan. Menu­rut dia, jika penyidik memerlu­kan keterangan yang bersang­kutan pasti kedua perempuan itu akan dipanggil.
Digeledah Dua Kali
Sementara itu, sejumlah pe­nyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kantor Dinkes Banten di Ka­wasan Pusat Pemerintahan Banten (KP3B), Jalan Syeh Nawawi Albantani. Pantauan Satelit News, Kantor Dinkes yang bersebelahan dengan Masjid Al Bantani, penyidik KPK datang dua kali ke kan­tor yang dipimpin Djaja Budi Suhardja itu.
Penyidik yang mengenakan pakaian batik dan menggu­nakan tanda pengenal KPK datang pertama kali sekitar pukul 11.00 WIB. Tiga peny­idik turun dari mobil Innova bernomor polisi Nopol B1947 UFR, sementara yang lainya menunggu di mobil yang ter­parkir di halaman belakang Kantor Dinkes.
Berdasarkan data dari daftar buku tamu di Kantor Satuan Pengaman (Satpam) setem­pat, tertera daftar nama mas­ing-masing penyidik KPK di antaranya Milton Ocho, Ang­gar S Toriji dan Aminuddin, dalam daftar tersebut keti­ganya tidak mencantumkan intansi hanya mengisi tujuan dengan menulis keperluan di­nas, dan alamat dengan menu­lis Jl Rasuna Said (alamat kantor KPK, red).
Setelah menulis nama pada buku daftar tamu, kemudi­an ketiganya menuju ruang bagian umum Dinkes Banten yang terletak di lantai satu, yang bersebelahan dengan ruangan Djaja Budi Suhardja. Tidak diketahui jelas aktivitas penyidik di dalam ruangan, namun satu jam kemudian pada tepat pukul 12.00 ketiga penyidik terlihat bergegas ke­luar dari ruangan, tanpa mem­bawa berkas atau dokumen. Saat itu, Djaja masih berada di dalam ruangannya.
“Tolong jangan difoto dulu, nanti kita ke sini lagi jam 14.00 tunggu aja ya,” ujar salah satu dari tiga penyidik KPK kepada wartawan yang sudah lama menunggu. Sebe­lum KPK kembali datang, sekitar tiga staf membawa se­jumlah berkas yang tersimpan dari gudang yang terpisah dari gedung utama untuk kemudian di bawa ke gedung Dinkes.
Sekitar pukul 14.05 WIB, penyidik KPK yang sempat meninggalkan kawasan KP3B kembali datang dengan meng­gunakan tiga unit mobil Innova warna hitam dengan masing-masing bernomor polisi B 1947 UFR, B 1031 UFS dan B 1736 UFI. Sekitar sembilan penyidik dua diantaranya perempuan langsung masuk ke ruangan Bagian Umum yang sebelum­nya sudah digeledah. Tidak ada pihak yang bisa dikonfir­masi baik dari pihak penyidik maupun pihak internal Dinas Kesehatan. Bahkan penyidikan pun dilakukan secara tertutup. Wartawan yang melakukan peliputan tidak ada yang diper­bolehkan mendokumentasikan penggeledahan tersebut.
Salah seorang staf Dinkes Provinsi Banten, Agus Takaria yang ditemui wartawan enggan berkomentar banyak terkait ke­datangan para penyidik KPK tersebut. Ia hanya membenar­kan penyidik KPK mengambil data Dinkes Provinsi Banten. “Kalau KPK ke sini, ya pasti­nya mau ngambil data, soal data apa saja, saya juga tidak tahu,” ujar mantan terpidana dugaan korupsi pengadaan MP ASI tahun 2010 tersebut sam­bil memasuki gedung Dinkes Banten.
Setelah satu jam dua puluh menit, sembilan penyidik kel­uar ruangan dengan membawa sejumlah berkas yang diduga berkaitan dengan dokumen Alkes yang dimasukan ke da­lam satu box dan dua dus air mineral dengan dibantu oleh dua petugas satpam.
Saat dikonfirmasi terkait do­kumen yang disita itu, peny­idik mengatakan bahwa ber­kas tersebut berkaitan dengan kasus Alkes yang tengah dis­elidikinya. “Iya Alkes,” ujar penyidik yang mengenakan kacamata, kepada wartawan singkat sambil masuk ke mo­bil Innova yang terparkir di halaman Kantor Dinkes.
Penyidik juga membenarkan bahwa pengadaan alat keseha­tan itu melibatkan Yayah Rodi­yah, tangan kanan Wawan. “Iya tahun 2010 sampai 2012, semuanya,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Djaja Budi Suhardja yang sebelumnya masuk ke kantor pada pukul 11.40 WIB hingga pengam­bilan berkas oleh KPK belum juga mengeluarkan batang hi­dungnya di hadapan wartawan.
Perlu diketahui, Djadja Buddy Suhardja pada Maret 2007 diperiksa tim Kejagung terkait dugaan korupsi pen­gadaan Alkes senilai Rp24 miliar. Pemeriksaan yang dipimpin Jaksa Abdul Wa­hab Hasibuan serta Tim Ke­jati Banten yang dipimpin Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Banten, Firdaus Dew­ilar itu melibatkan 14 pejabat Pemprov Banten lainnya.
Djaja diperiksa karena ber­tanggung jawab atas alokasi dana APBD Banten tahun 2006 senilai Rp8,9 miliar un­tuk proyek pengadaan Alkes di RSUD Serang. Dari hasil temuan BPK, terdapat peny­impangan APBD Banten 2006 sebesar Rp3,6 miliar atau 1 persen dari luas cakupan pe­meriksaan yang dilakukan BPK sebesar Rp361,8 miliar.
Selain itu, temuan LHP BPK 2012 juga menemukan masalah dalam pengadaan alat kedokteran poliklinik pe­nunjang Rumah Sakit Rujukan Rp12,015 miliar yang dikerja­kan PT Buana Wardana Utama. (bagas/gun/agm/deddy/jpnn)
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.