Sekolah Lain Lebih Enak

”Enak sekolahnya, luas. Enggak seperti di atas (SDN Rawa Buntu 1, red),” ujar po­los Dewa Fito (11), siswa ke­las VI SDN Rawa Buntu 1.
Maklum saja, area bermain di SDN Rawa Buntu 1 tak se­berapa luas jika dibandingkan SMP negeri yang bersebe­lahan dengan gedung Dinas Pendidikan Kota Tangsel. ”Bisa olahraga lebih lega. Tapi lebih enak belajar di ke­las sendiri sih,” katanya sem­bari mengemut es susu yang dibelinya di depan sekolah.
Sebab, seharusnya Dewa dan teman-temannya di kelas V dan VI masuk pagi. Namun, karena numpang di gedung sekolah lain, jadi dia harus ganti shift ke masuk siang. ”Jam 1 baru masuk. Jadi lebih banyak main­nya,” katanya sembari ketawa.
Kepala Bidang Pemban­gunan Dinas Tata Kota dan Pemukiman Kota Tangsel, Mukodas mengatakan, siswa SDN Rawa Buntu 1 itu me­numpang di bangunan sekolah lain karena sekolahnya tengah dalam pembangunan. Pemind­ahan KBM sementara itu sudah direncanakan secara matang dari sebelum pembangunan dikerjakan. ”Bukan karena ket­erlambatan pengerjaan ataupun hal lainnya. Memang sudah direncanakan demikian agar KBM tak terganggu,” jelasnya.
Kemudian atas dugaan ket­erlambatan yang dilakukan kontraktor PT Surtini Jaya Kencana yang mengerjakan SDN Rawa Buntu 1, Mukodas mengatakan Dinas Tata Kota dan Pemukiman siap mem­berikan sanksi. Bila sampai tanggal 25 Desember penger­jaan belum selesai, sanksi pertama yang akan diberikan adalah denda keterlambatan, yakni maksimal 5 persen dari nilai kontrak yang sudah dis­epakati. Kemudian bila masih membandel juga, tentu akan ada pemutusan hubungan ker­ja dengan kontraktor tersebut.
Hal yang sama sebenarnya pernah juga terjadi di 2012 si­lam. Sesuai dengan aturan yang ada, pihaknya sudah memberi­kan sanksi berupa denda keter­lambatan. Dinas Tata Kota dan Pemukiman sebenarnya sudah memberikan surat teguran dan peringatan secara resmi seban­yak 3 kali kepada kontraktor yang mengerjakan SDN Rawa Buntu 1. Kemudian ada pula pemanggilan, untuk dimintai keterangannya terkait apa yang menjadi kendala atas keterlam­batan.
Kalaupun para pekerja ban­gunannya telat pembayaran, bahan bangunan belum datang, atau bahkan tidak bisa membayar para pekerja, itu sudah menjadi ranah kontrak­tor. ”Berarti managemennya yang tidak baik,” pungkasnya.
Padahal ada pengerjaan beberapa sekolah lain yang menunjukkan ketepatan wak­tu sesuai kontrak. Sebab, para kontraktor tersebut mengikuti saran dan masukan dari Dinas Tata Kota dan Pemukiman. ”Seperti SDN Rawa Buntu 3, SMPN 8, SDN Bambu Apus 2, dan SDN Pondok Benda. Para kontraktornya memilih lebih baik mahal di metode daripada bayar pekerjanya, jadi enggak manual,” tutur Mukodas.
Sedangkan SDN Rawa Buntu 1 yang mengalami ket­erlambatan pembangunan, tak mengikuti saran dari Dinas Tata Kota. ”Makanya saya mau push terus,” pungkasnya.
Apakah Ada Potensi Ko­rupsi?
Satu diantara banyak berkas yang diambil Komisi Pember­antasan Korupsi (KPK) di Kota Tangerang Selatan merupakan berkas pembangunan yang ten­gah diselidiki. Hal tersebut dis­ampaikan pengamat pemerin­tahan UIN Syarif Hidayatuhlah Ciputat, Zaki Mubarok, me­lalui teleponnya, Jumat (1/11).
Jika memang masih ada pembangunan gedung seko­lah dibawah 30 persen atau mandek ini perlu dilakukan pengawasan. ”Perlu diselu­suri, apakah ada potensi ko­rupsi dalam pembangunan sekolah yang ada di Tangsel, terlebih masih dibawah pro­gres,” ujar Zaki. (pramita/ jarkasih)