Melalui Choel, Andi Mallarangeng Minta Jatah 18 Persen

F-Andi_Mallarangeng-DOK JPNNJAKARTA,SNOL Andi Mallarangeng selaku Menteri Negara Pemuda dan Olahraga meminta jatah 18 persen dari nilai total proyek Hambalang senilai Rp 2,5 triliun.

Permintaan disampaikan melalui adik Andi, Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel.
Dalam surat dakwaan yang disusun KPK untuk Dedy Kusdinar disebutkan, permintaan disampaikan Choel kepada Dedy Kusdinar selaku Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora dan Wafid Muharam selaku Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dalam sebuah pertemuan di Restoran Jepang Hotel Grand Hyatt Jakarta pertengahan 2010.
“Choel menyampaikan bahwa kakaknya sudah satu tahun menjabat Menpora tapi belum dapat apa-apa,” kata Ketua Tim JPU KPK, I Kadek Wirayana membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (7/11).
Mohammad Fakhruddin staf khusus Menpora memperjelas pernyataan Choel dengan menanyakan ke Wafid tentang kesiapan memberi fee sebesar 18 persen untuk pekerjaan pembangunan proyek Hambalang. Menanggapi itu, Wafid menyarankan Choel bertemu dengan orang dari PT Adhi Karya. Selanjutnya, dilakukan pertemuan di ruangan menpora yang dihadiri Wafid, Dedy, Choel, Fakhruddin dan Arief dari PT Adhi Karya.
“Saat itu, Arief menyampaikan ke Choel bahwa PT Adhi Karya akan berpartisipasi dalam proyek Hambalang. Sebelum pertemuan berakhir, Wafid bertanya ke Choel apakah proyek P3SON sudah bisa dilelang dan Choel menyetujuinya,” ujar Kadek.
Kemudian, Dedy ditemani Lisa Lukitawati dan Muhammad Arifin bertemu dengan Teuku Bagus di Plaza Senayan. Dalam pertemuan itu Deddy meminta Teuku Bagus supaya PT Adhi Karya selaku calon pemenang lelang jasa konstruksi memberi fee sebesar 18 pesen sebagaimana diminta Choel.
Dalam perkembangannya terjadi masalah. Mindo Rosalina Manulang meminta KSO Adhi-Wika melalui Wafid agar mengembalikan uang yang dikeluarkan perusahaannya, Permai Group, dalam mengurus PT Duta Graha Indah (DGI) untuk memenangkan proyek Hambalang, sebesar Rp 10 miliar. Uang tersebut oleh Mindo digunakan untuk diberikan ke Joyo Winoto (Kepala BPN) sekitar Rp 3 miliar untuk mengurus masalah sertifikat tanah dan untuk diberikan ke Choel sebesar 550 ribu dolar AS, serta untuk Komisi X DPR Rp 2 miliar.(sam/dem/rmol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.