Putusan Pilkada Gamang, Warga Bingung

TANGERANG, SNOL Belum adanya keputusan final dari Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sengketa Pemilukada Kota Tangerang membuat jabatan posisi Walikota Tangerang menjadi terkatung-katung. Akibat hal tersebut, warga pun menjadi bingung dibuatnya. Padahal, mereka ingin proses Pemilukada segera selesai.
“Kami berharap MK bisa memberi keputusan final terhadap sengketa Pilkada Kota Tangerang. Agar warga tidak merasa resah dan kepentingan umum menjadi tidak terbaikan,” kata Kohar warga Belendung, Kecamatan Benda, Rabu.
Masyarakat berharap agar lembaga yang kini dipimpin oleh Hamdan Zoelva bisa melihat permasalahan Pilkada secara jernih dan mengedepankan kepentingan umum. Karena, jika MK masih menggantung hasil sengketa Pilkada bahkan memberikan keputusan Pemungutan Suara Ulang (PSU) maka akan berdampak secara luas.  Mulai dari penghamburan uang yang semestinya bisa dialokasikan untuk hal lain, program pemerintah yang terhambat serta kebimbangan masyarakat karena tidak adanya pemimpin. Wargam katanya, hanya ingin Pilkada dilakukan sekali dan tidak diulang.
Mengenai hasil akhir, setiap pasangan calon harus menerimanya. “Jika Pilkada diulang, maka partisipasi masyarakat akan turun karena sudah merasa lelah dan sebagai bentuk penghamburan uang saja,” tambah Yayat warga Jatake, Kecamatan Jatiuwung.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto mengatakan, hasil Pilkada Kota Tangerang sejatinya sudah terbaca. Partisipasi masyarakat yang begitu tinggi, ditolaknya gugatan penggugat oleh PTUN, dan tidak adanya kecurangan yang terstruktur, massif dan sistematis, menandakan jika Pilkada berjalan lancar.
Maka, keputusan yang harus diambil MK dalam rangka pengembalian citra yakni dengan memperhatikan fakta hukum. “Jika keputusan MK menabrak fakta hukum maka akan membuat masyarakat tidak percaya sebab tidak sejalan dengan keinginan warga,” tukasnya.
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis berkeyakinan MK tidak akan membuat keputusan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sebab, jika MK memutus PSU atau Pilkada ulang, hal itu akan dilakukan sejak awal, tanpa membuat putusan sela.
“Saya yakin jika Pilkada Kota Tangerang tidak akan diulang bila melihat fakta hukum dan ditolaknya gugatan tiga pasangan yang kalah di PTUN,” ujarnya. (made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.