Tatu Bilang Pungutan SMPN Petir Engga Benar

SERANG,SNOL Pertemuan klarifikasi berita pungutan sumbangan partisipasi SMPN 1 Petir di kantor Wakil Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah kemarin pagi berlangsung tegang. Tatu menolak alasan yang diajukan SMPN 1 Petir dalam memungut sumbangan.
Selain tuan rumah Tatu Chasanah, hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bidang (Kabid) SMP Dindikbud Kabupaten Serang, Elis Yulaeti, Sekretaris Dindikbud, Ahmad Saefudin dan Kepala SMPN 1 Petir, Ratu Durotul Aliyah. Kepala SMPN 1 Petir, Ratu Durotul Aliyah mengungkapkan, inisiatif pungutan sumbangan kepada orangtua muncul karena pembangunan mushola, pagar dan paving blok lapangan.
“Tahun kemarin (2012), meminta sumbangan untuk pembangunan mushola karena adanya kerusakan. Pagar yang di belakang sekolah sudah ada karena tidak dibeton jadi rusak lagi. Maka untuk perbaikan pagar juga. Kemudian untuk pemasangan paving blok dan menyemen lapangan sekolah,” kilahnya.
Ratu Durotul mengaku, kategori perbaikan yang dimaksud lantaran tidak masuk dalam bantuan yang dikucurkan Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten. Untuk itu pihaknya berinisiatif membicarakan sumbangan yang dibebankan kepada orangtua siswa meminta persetujuan pihak komite.
“Setelah disetujui, kemudian pihak sekolah dan komite mengundang orangtua siswa untuk memusyawarahkan bantuan partisipasi atau sumbangan tersebut,” katanya. Kabid SMP Dindikbud Kabupaten Serang, Elis Yulaeti membela pernyataan Kepala SMPN 1 Petir. Dia mengatakan sumbangan tersebut bukan Pungli karena diperuntukan bagi pembangunan mushola, pemagaran dan pavingblok. Meski demikian, Elis mengaku ada kesalahan yang dilakukan SMPN 1 Petir yakni tidak memberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang perihal kebijakan memungut sumbangan.
Wakil Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan seharusnya pihak sekolah lebih transparan dengan menguraikan alasan pungutan berikut rencana anggaran biaya kepada orangtua siswa. Tatu juga mengkritisi tindakan memukul rata pungutan sumbangan kepada orangtua siswa yang mampu dengan tidak mampu.
“Niat yang benar tidak semua terima. Pembangunan yang akan dilakukan oleh sekolah harus mengikuti aturan, harus atas persetujuan orang tua siswa, komite dan dinas serta dilaksanakan transparan dan tidak bersifat memaksakan. Sedangkan ini dinas saja tidak mengetahui. Itu engga benar,” tegas Tatu. (arif/gatot)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.