Dibalik Jeruji Kodri Bertanya-tanya

AMKTANGERANG,SNOL Dari balik tahanan Pol­res Metro Tangerang, Direktur Utama PDAM TB, Ahmad Marju Kodri mencurahkan peras­aannya soal dugaan korupsi yang menjeratnya. Dia bertanya-tanya tentang penetapan status tersangka dan penahanan terhadapnya yang dirasanya penuh kejanggalan.
Perasaan Ketua Umum Pengcab PSSI Kota Tangerang itu disampaikan pengacaranya, Rah­mat SH. Menurut Kodri, apa yang dilakukan­nya terkait dana bantuan sponshorship kepada Pengcab PSSI Kota Tangerang senilai 500 juta rupiah sesuai prosedur dan mempuanya payung hukum jelas. Ketua Pengcab PSSI Kota Tangerang itu membantah pernyataan penyidik kepolisian yang menyebutkan pemberian dana pada tahun 2012 lalu tidak diketahui Walikota Tangerang saat itu, Wahidin Halim.
“Kalau dikatakan pembe­rian dana tidak diketahui Wa­likota itu tidak benar. Sebab dalam Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 690 /Kep. 336-PDAM / 2012 tentang Pengesahan RKAP PDAM TB Tahun 2012, yang berlaku sejak 1 Januari 2012 jelas ter­tuang dalam kode 96.03.31 terdapat anggaran untuk bi­aya humas dan pembinaan masyarakat dimana di dalam­nya terdapat anggaran spon­sorhip yang didasarkan pada lembar kerja,” jelasnya Rah­mat, SH saat memberi keteran­gan kepada wartawan, Sabtu (16/11). Hal lain yang menjadi kecurigaan Kodri yakni ang­garan sponsorship Rp 500 juta yang dimaksud tidak menjadi temuan pada saat proses audit keuangan 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2013. Sehingga, ketika dana itu kemudian menyeret AMK ke balik jeruji besi jelas men­imbulkan pertanyaan.
“Kalaupun hal ini sebelum­nya menjadi temuan BPK, otomatis ada pemberitahuan sebelumnya. Nah, nyatanya khusus untuk pemberian dana sponsorship Rp 500 juta ini sama sekali tidak menjadi temuan dari BPK. Otomatis ini menjadi pertanyaan klien saya, ada apa di balik ini se­mua? Terus terang proses pe­nyidikan kami masih terlalu prematur,” jelasnya.
Tak hanya itu, Rahmat juga menegaskan isi pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi, ba­rang siapa melakukan perbuatan melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
“Laporan hasil pelaksanaan kegiatan, menggambarkan keg­iatan yang dilaksanakan atau tidak fiktif. Bahkan, kegiatan menghasilkan 1 tim daerah un­tuk usia 14, 17, 19 dan 21, yang sampai saat ini rutin berlatih dan mengikuti kompetisi. Artinya, di sini unsur merugikan keuan­gan negara tidak terpenuhi. Pe­megang uangnya juga ada, lap­oran pertanggungjawaban juga ada, lalu apalagi?” terangnya. Selain itu, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan fatwa hukum atau judicial review No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 yang menegaskan bahwa pen­gelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, khususnya pada BUMN/BUMD, tidak ter­masuk sebagai keuangan neg­ara sehingga tidak terikat pada ketentuan keuangan negara.
“Penetapan status tersang­ka dan penahanan memang kewenangan penyidik. Tapi sekali lagi, ini membuat Pak AMK bertanya-tanya ada apa sebetulnya,”ulangnya. Untuk itu pihaknya mulai memikir­kan mengambil langkah gelar perkara ulang ke Mabes Polri. Pada kesempatan itu, menurut Rahmat, pihaknya juga sudah mengajukan penangguhan pe­nahanan untuk kliennya.
“Kami beranggapan klien kami tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghil­angkan barang bukti, dan ke­mungkinan kalau pun gelar perkara ulang mungkin akan dipikirkan kalau penanggu­han penahanan tidak dikabul­kan” jelasnya. Mengenai kon­disi AMK, Rahmat menyebut baik-baik saja.
“Dia sehat-sehat saja, sampai saat ini sudah banyak kolega yang menjenguk,” terangnya.
Seperti diketahui, Polres Metro Tangerang menahan Ahmad Mardju Kodri se­lama 20 hari terkait statusnya sebagai tersangka kasus du­gaan korupsi dana bantuan PDAM TB ke Pengcab PSSI Kota Tangerang, mulai Kamis (14/11) malam. Penahanan AMK dilakukan setelah peny­idik Polres Metro Tangerang merasa alat bukti untuk men­jerat AMK dengan UU Tindak Pidana Korupsi terpenuhi.
Dewan Pengawas Tepis Tudingan
Di lain kubu. Dewan pen­gawas PDAM Tirta Benteng pasang badan. Mereka menilai pernyataan Achmad Mard­ju Kodri yang menyatakan mantan Walikota Tangerang Wahidin Halim mengetahui proses pemberian dana bantu­an (sponsorship) PDAM TB kepada PSSI Kota Tangerang tidak benar.
Sekretaris Dewan Penga­was PDAM Tirta Benteng, Jajuli Abdillah menyatakan, kebijakan pengeluaran dana bantuan (sponsorship) kepa­da Pengcab PSSI pada tahun 2012 yang diduga melang­gar aturan murni menjadi ra­nah kebijakan di level direk­si PDAM. Jajuli menolak pernyataan Achmad Marju Kodri yang menyatakan ban­tuan tersebut sudah disetujui Walikota (saat itu) Wahidin Halim dan Dewan Pengawas.
“Terkait masalah ini, su­dah sangat jelas dan tegas pernyataan resmi dari pihak Kepolisian Metro Tangerang bahwa tidak ada keterlibatan H Wahidin Halim yang saat itu masih menjabat walikota,”ujar Jajuli melalui rilis resmi yang diterima Satelit News, Min­ggu (17/11). Menurut Jajuli, penetapan dan penahanan Achmad Marju Kodri oleh Kepolisian Metro Tangerang merupakan murni peristiwa hukum. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak meng­hargai proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“Ini proses hukum. Terlalu mengada-ngada apabila ada yang mengaitkannya dengan hal-hal yang bersifat politis. Jadi, apabila ada yang men­gaitkan ini dengan peristiwa politik adalah opini yang sesat dan menyesatkan,”pungkasnya. (made/gatot)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.