UMK Tangsel Rp 2,4 Juta

Demo Buruh di Tigaraksa Kembali Ricuh
SERPONG, SNOL Alot, menegangkan, ditunda hingga beberapa hari, bahkan berujung anarkis. Begitulah pembahasan upah minimum kota/kabupaten (UMK) di Tangerang. Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengawali penyelesaian masalah ini. Sementara duo Tangerang lainnya, yakni Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang masih alot membahas kebutuhan hidup layak (KHL).
Di Kota Tangsel, meski ditunda beberapa hari, dewan pengupahan kota (Depeko) setempat akhirnya  menetapkan UMK sebesar Rp 2.442.000.  Penetapan UMK ini melalui rapat yang cukup alot, bahkan harus tertunda hingga beberapa kali. Ini terjadi lantaran masing-masing perwakilan ngotot dengan besaran nilai yang diinginkan.
Pihak buruh menginginkan UMK sebesar Rp 3.005.161 atau berada jauh  di atas Ketentuan Hidup Layak (KHL) yang mencapai Rp 2.226.560.  Sementara pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menginginkan UMK sama seperti KHL.
Pihak buruh beralasan UMK sebesar Rp 3. 005.161 didasarkan kebutuhan harga barang yang tidak menentu dan bergerak naik cukup cepat. Sementara Apindo menilai UMK sama seperti KHL berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi 8,24 persen.
Namun, dalam rapat yang digelar Senin (18/11) sekira pukul 15.00 WIB ini meski sempat alot, namun perwakilan buruh sedikit menurunkan nominal KHL, dari sebelumnya Rp 3.005.000 menjadi Rp 2.641.000. Namun angka tersebut tetap tak disetujui Apindo.
Akhirnya setelah melalui perdebatan yang cukup panas, disepakati UMK yakni Rp 2.442.000.  “UMK yang disepakati lebih besar Rp 1.000 dari UMP yang sudah ditetapkan DKI Jakarta, yaitu Rp 2.442.000 ,” kata Darul Lubis, anggota Depeko Tangsel perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Cabang Tangsel, Senin (18/11).
Darul mengungkapkan, penetapan UMK dilakukan guna menghindari konflik seperti Bekasi dan DKI Jakarta, akhirnya Depeko perwakilan dari buruh mengkehendaki nilai UMK sama dengan UMP yang sudah ditetapkan DKI Jakarta.
Meski UMK telah ditetapkan, namun tidak semua buruh senang. Mereka sempat kecewa dengan hasilnya, namun buruh mengaku paham yang dimaksud Depeko. “Meski tak sesuai harapan, sudah kami terima,” urai Juwono, salah seorang buruh yang masih bertahan menunggu jalannya pleno hingga pukul 18.00 WIB.
Sementara, Bendahara Apindo yang juga anggota DPKO, Yakop Ismail mengatakan,Apindo tetap pada pendirian yakni angka 100 persen sesuai dengan KHL. “Kita menyepakati UMK sesuai dengan KHL karena dari sisi validitasnya ada, melalui survei bersama, menentukan bersama dan keputusan bersama,” ungkapnya.
Yakop mengatakan, Apindo mengusulkan 100 persen angka KHL yakni Rp Rp 2.226.560. “100 persen sesuai dengan KHL ini sudah keputusan bersama pengusaha, hitungan kita realitis,” katanya sambil mengatakan unsur Apindo akan melakukan penangguhan.
Dia mengatakan, pihaknya tidak akan menandatangani UMK yang ditetapkan. “Kita tetap di angka KHL,” katanya.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Tangsel Purnama Wijaya berharap KHL yang sudah ditetapkan bisa diterima oleh seluruh elemen, baik itu buruh maupun Apindo. “Kita ingin setelah diumumkan penetapan tidak ada gejolak dan perusahaan harus memberlakukan upah baru ini. Begitupun dengan seluruh elemen, harus menghormati keputusan ini,” terangnya.
Pihaknya mengaku akan segera melaporkan penetapan UMK ini ke Provinsi, untuk segera ditanda-tangai Gubernur Banten. Provinsi sendiri memberikan akhir batas waktu penetapan UMK hingga 20 November mendatang.
Di Kabupaten Tangerang, Depeko setempat akhirnya menetapkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp2.262.645. Keputusan ini disepakati oleh unsur buruh dan unsur pengusaha setelah perundingan alot sejak sepekan lalu. “Semua sepakat angka tersebut dan ditandatangani. Saat ini kami melanjutkan pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tangerang, mudah-mudahan ada kesepakatan juga,” kata Kepala Disnakertrans Kabupaten Tangerang, Banteng Indarto usai rapat pleno penetapan KHL tadi malam.
Anggota Depeko Kabupaten Tangerang dari unsur buruh, Abdul Gani mengatakan, keputusan pemerintah terhadap nilai KHL berdasarkan kesepakatan dari pihak Apindo dan buruh. “Kami menyerahkan masalah KHL ini ke pemerintah karena deadlock dalam perundingan, dan diputuskan setelah pemerintah melakukan pembahasan untuk mengambil angka yang realistis untuk semua pihak,” kata Abdul Gani.
Setelah penetapan KHL ini kata Abdul Gani, pihaknya akan melanjutkan dengan pembahasan UMK sekaligus membahas dan menerapkan persentase Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tangerang. “Kami berharap ada titik temu dalam, rapat secara longmarch ini setelah ditetapkan KHL,”imbuhnya.
Anggota Depeko Kabupaten Tangerang dari unsur pengusaha, Wahyu Zatnika mengatakan, karena sudah diputuskan untuk besaran KHL, pengusaha pun menyetujuinya. “Apapun keputusan Disnaker kami harus mengikutinya, kami sangat menyetujuinya. Semua pihak menyepakati, sebab kalau bicara terlalu besar, ya tidak juga karena masih tinggi di atas Kota Tangsel,” paparnya.
Sementara untuk UMK kata Wahyu, diperkirakan tidak akan jauh dari UMK Jakarta, tinggal perbedaan angka di belakang koma. “Namun untuk jelasnya, nanti tunggu keputusan Dewan Pengupahan, sebab kami juga akan membahas UMSK,” pungkasnya.
 
Demo Bentrok Lagi
Sementara itu, trauma sepertinya menghinggapi sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Tangerang. Gara-gara demo buruh yang berujung bentrok pada Kamis (14/11) lalu, mereka memilih pulang cepat saat aksi serupa Senin (18/11).
Terlihat, puluhan PNS buru-buru meninggalkan kantor Pemkab sesaaat ribuan buruh mendatangi kantor Puspemkab di Tigaraksa saat digelar rapat pleno penetapan kebutuhan hidup layak (KHL) kemarin. Bahkan, entah karena sengaja atau takut menjadi sasaran,  sebagian dari mereka mencopot seragam dinas.
Sejak pukul 12.00 WIB, praktis aktivitas PNS di gedung dinas PU, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Binamarga dan Pengairan, Dinas Tata Ruang, Dinas Kesejahteraan Sosial, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), kantor Kesbangpolinmas, Dinas Cipta Karya, sekretariat LPSE, dan Satpol PP, lengang.
“Sebagian besar pegawai sudah pulang mas. Yang ada hanya pelayanan pembuatan kartu kuning saja,” kata seorang wanita petugas kebersihan gedung PU yang enggan menyebutkan namanya.
Massa buruh yang mulai berdatangan sejak pukul 10.00 WIB rupanya membuat panik para pegawai. Trauma kerusuhan Jumat pekan kemarin, serta efek gas air mata masih membekas. “Iya pada takut sama demo, sama gas air mata. Udah ya mas,” tutup wanita tersebut dengan tergesa-gesa mengerjakan tugasnya.
Hingga pukul 14.30 WIB, sudah ada enam gelombang massa dari beragam serikat. Seperti Aliansi Rakyat Tangerang Raya (ALTTAR), Garteks, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Koalisi Buruh Bersatu Bersama Gerakan Rakyat, dan lainnya.
Massa aksi yang terus bertambah, sementara sidang pleno penetapan upah berlangsung alot. Hingga pukul 14.50 WIB gesekan terjadi, bentrokan polisi dan buruh tak terelakan. Buruh melempari batu ke arah barikade polisi dan Satpol PP yang berpakaian lengkap anti huru hara. Aparat terus bertahan di balik tameng perisai dari lemparan batu dan pukulan besi dan bambu. Dua orang diamankan, dan massa dibubarkan dengan tembakan gas air mata. Akibat bentrokan ini seorang polisi mengalami luka-luka.
Presidium ALTTAR, Koswara mengungkapkan, bentrokan ini dipicu oleh Apindo yang tidak mau menambah usulan nilai KHL. “Dari kemarin Apindo hanya nambah 5.000 dari nilai yang diajukan. Ini memicu kekesalan buruh. Kami akan terus aksi sampai ada keputusan,” tegas Koswara.
Kabag Ops Polres Kota Tangerang, Kompol Jarkasih mengungkapkan, ada sekitar 1.000 personil gabungan yang diturunkan untuk pengamanan aksi. Dari Polda Brimob, Polres Kota Tangerang dan Satpol PP. “Dalam pengamanan kami berlakukan sistem barikade. Massa dilarang masuk hingga depan pintu gedung PU, hanya di halaman depan saja aksinya. Kami siaga terhadap segala kemungkinan,” tandasnya.
Terpisah, terkait aksi pengrusakan pintu gedung PU pada Kamis (14/11) lalu, Bupati Ahmed Zaki Iskandar menyesalkan kejadian itu. Apalagi menimbulkan kepanikan pegawai dan ketidaknyamanan dalam pelayanan. “Saya sangat menyayangkan aksi pengrusakan fasilitas pemerintah oleh buruh dalam aksi rapat penetapan KHL di Disnakertrans,” katanya.
Menurut Zaki, aksi pengrusakan tersebut tidak perlu terjadi. Terlebih disebabkan oleh pesan yang belum jelas. “Anarkisme itu tidak perlu dan tidak seharusnya terjadi dalam menyampaikan aspirasi. Sampaikan saja tuntutan dengan damai, tanpa merusak fasilitas pemerintah atau public. Untuk peristiwa pengrusakan ini saya serahkan ke aparat kepolisian saja,” pungkasnya. (pramita/aditya/deddy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.