Bos Kuali Diancam 15 Tahun

Sidang Perdana Kasus Perbudakan di Tangerang
TANGERANG, SNOL Hukuman pen­jara 15 tahun mengancam Yuki Irawan (43). Bos pabrik kuali di Desa Lebak Wangi, Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang. Diduga melakukan perbudakan terhadap puluhan karyawannya itu didakwa pasal berlapis dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Selasa (26/11).
Dengan wajah tertunduk, Yuki mendatangi Pengadilan sekitar pukul 13.00 WIB. Saat memasuki ruang sidang, Yuki yang kemarin didampingi tiga orang tim kuasa hukumnya lebih banyak menghindar dari jepretan kamera wartawan. Dia beberapa kali menutupi wajah dengan tangan kanan­nya.
Saat persidangan berlang­sung, tidak aka sepatah kata­pun keluar dari mulut Yuki. Wajahnya tampak pucat. Sesekali pria berperawakan gempal ini mengusap peluh yang mulai membasahi dahi­nya. Dia hanya berbicara saat ditanya ketua majelis hakim soal kebenaran identitasnya sebelum persidangan dimulai. Selebihnya, Yuki hanya ter­tunduk malu sambil sesekali menengadah dan menatap ke arah depan.
Sidang sendiri mendapat penjagaan ketat dari aparat ke­polisian. Terlihat tiga anggota kepolisan bersenjata lengkap menjaga jalannya persidan­gan. Pengunjung yang datang pun lumayan banyak. Bahkan Perhimpunan Advokat Indo­nesia (Peradi) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Kor­ban Tindak Kekerasan (Kon­tras), yang pertama kali men­gungkap kasus perbudakan di Tangerang itu turut meng­hadiri sidang.
Dalam sidang yang dige­lar sekitar 40 menit itu, Yuki didakwa pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Yakni Pasal 333 KUHP ten­tang Perampasan Hak Ke­merdekaan Warga Negara, Pasal 351 KUHP tentang Pen­ganiayaan, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, Pasal 24 UU 5/1984 tentang Perindus­trian, Pasal 2 UU No 21/2007 Tentang Perdagangan Orang, Pasal 88 No 23/2002 Tentang Perindungan Anak di Bawah Umur. “Ancaman hukuman­nya maksimal 15 tahun penja­ra,” kata JPU Agus Hartono di depan Ketua Majelis Hakim Hasiadi Sembiring.
Dalam dakwaannya, JPU mengatakan, dalam perekru­tan karyawan, Yuki mem­berikan penawaran kepada para calon pekerja gaji Rp 500 ribu per bulan. Setelah 6 bulan kerja, gajinya di­janjikan naik menjadi Rp 1,5 juta. “Selain itu para pekerja dijanjikan mendapat makanan enak, diberi rokok 1 bungkus setiap hari, mess bersih, satu kamar berisi tiga orang,” tukasnya.
Namun setelah bekerja, para korban tidak mendapat seperti apa yang dijanjikan terdakwa. Sebanyak 30 karyawan tidur dalam satu ruangan berukuran 3×4 meter dan tanpa kasur. Di dalamnya hanya terdapat satu kipas angin dan satu kamar mandi.
“Barang-barang yang mer­eka bawa seperti HP dan pakaian ditahan oleh terdak­wa. Setiap hari korban hanya memakai pakaian yang mer­eka kenakan. Jam kerja mer­eka juga tidak tentu, dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam, kadang sampai jam 10 hingga tidak tentu,” ujar JPU lagi.
Dijelaskan JPU, para peker­ja juga kerap mendapat pen­ganiayaan dan tekanan dari pengawas pabrik yang diper­intah Yuki, jika mereka tidak bekerja dengan benar. “Mer­eka ditekan supaya bisa me­nenuhi target produksi 200 kuali per hari. Selain itu juga ditakut-takuti supaya tidak kabur. Beberapa korban per­nah dipukuli karena berupaya kabur,” kata JPU.
Atas dakwaan tersebut, Yuki melalui kuasa hukum­nya Slamet Yuono dari Kan­tor Pengacara OC Kaligis, menyatakan keberatan dan akan menyampaikan eksepsi (pembelaan). “Kami akan menyampaikan eksepsi,” kata Slamet.
Ketua Majelis Hakim Ha­siadi Sembiring memberikan waktu hingga Kamis (28/11), kepada kuasa hukum untuk menyusun eksepsi yang akan disampaikan pada sidang selanjutnya. “Kamis besok sidang dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi dari ter­dakwa,” katanya.
Sementara itu, usai sidang, pengacara Yuki, Slamet Yu­wono membantah semua dak­waan yang disampaikan JPU kepada kliennya. Dia juga me­nilai bahwa dakwaan berlapis yang disangkakan JPU sangat mengerikan. “Ini mengerikan, ada banyak tuduhan. Tapi kami juga punya bukti sebe­narnya. Nanti akan kita ung­kap dalam persidangan. Kami berharap kita terus mengawal persidangan ini. Kami kha­watir hal ini jadi justifikasi yang buruk terhadap Yuki,” katanya.
Ungkap Keterlibatan Aparat
Anggota Departemen HAM DPN Peradi, Rivai Kusumanegara mengatakan, penerapan pasal berlapis yang didakwakan JPU itu sudah te­pat. Kendati demikian, Rivai menyayangkan dakwaan tidak menyebut tentang keterlibatan oknum Polri dan TNI yang di­duga membekingi terdakwa.
“Perbudakan ini tidak akan terjadi kalau tidak ada oknum yang mendampingi terdakwa. Pabriknya ada di pinggiran kota metropolitan di tengah pemukiman warga, tapi tidak ada yang berani melaporkan,” kata Rivai.
Menurut dia, pihaknya ber­sama Kontras akan terus men­dampingi para korban sebagai kuasa hukum mereka dalam kasus ini. “Korban dengan jelas menerangkan keterlibaa­tan oknum yang mengintimi­dasi mereka. Sampai pernah menembakkan pistol di samp­ing kuping mereka karena mencoba kabur,” ujar Rivai.
Para oknum tersebut, kata Rivai, diantaranya dua ang­gota Polri dan dua TNI. Mer­eka telah masuk dalam BAP sebagai saksi dalam kasus ini. Untuk itu pihaknya me­minta hakim dapat mengek­splore itu dalam persidangan. “Kami akan surati majelis hakim untuk memberikan fakta sebenarnya. Jika dalam persidangan ini keterlibatan para oknum ini terungkap, mereka bisa jadi terdakwa. Pelaku harus ditindak, jangan sampai ada pembiasan fakta,” katanya.
Selain itu, Rivai juga menya­takan telah melaporkan para oknum ini ke Propam. Jika tidak ada progress, pihaknya akan minta gelar perkara. “Kalau tidak ada jalan keluar, kita minta Kapolri memeriksa fakta-fakta yang kami peroleh dan melakukan tindakan,” tandasnya.
Seperti diketahui, pada Mei 2013 lalu, aparat kepolisian membongkar kasus dugaan perbudakan yang terjadi di pabrik kuali Desa Lebak Wan­gi, Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang. Dalam pengger­ebekan, aparat berhasil mem­bebaskan puluhan karyawan pabrik yang ditemukan da­lam kondisi memprihatinkan. Pemilik pabrik, Yuki Irawan dan empat kawannya dijadi­kan tersangka dalam kasus ini. (kiki/deddy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.