Ketua KPK Digoda Nyapres

JAKARTA,SNOL Nama Abraham Samad mulai ditarik-tarik untuk kontestasi 2014. Dalam seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia di Kampus Selemba, Ketua KPK ini digoda untuk nyapres.
Acara seminar digelar berseri, dari Selasa sampai Sabtu akhir pekan nanti. Tema yang diangkat adalah, Indonesia Menjawab Tantangan: Kepemimpinan Menjadi Bangsa Pemenang. Tokoh yang diundang untuk menjadi pembicara kebanyakan orang-orang disebut mau nyapres seperti Mahfud MD, Prabowo Subianto, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Wiranto, dan Joko Widodo.
Abraham Samad mendapat kehormatan mengisi seminar di hari petama bersama Mahfud MD. Tapi, karena hampir semua pembicara adalah kandidat capres, acara ini menjadi mirip proses konvensi.
“Pak Abraham Samad ini bukan berarti mau maju menjadi capres atau cawapres. Ini tokoh nasional. Tapi, kalau mau maju, nggak apa-apa. Kita siap-siap saja (untuk mendukung),” ucap pakar komunikasi politik Effendi Gazali yang menjadi pemandu acara dalam pembukaan. Plok, plok, plok, para peserta seminar serentak tepuk tangan.
Abraham tentu tidak mau godaan ini menggulir jadi isu. Sebelum memulai pemaparan, dia langsung mengklarifikasinya.
“Acara ini dikemas seolah-olah konvensi (capres). Saya perlu meluruskan. Kehadiran saya di sini tidak dalam bentuk mencalonkan diri,” ujarnya.
Dia mengaku datang semata-mata hanya untuk membagi informasi dan pengalaman mengenai persoalan besar yang terjadi di Indonesia kepada para guru besar di UI. Dengan begitu, diharapkan para guru besar bisa ikut memikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut.
“Persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh pemimpin tanpa dukungan semua masyarakat, termasuk civitas akademika,” jawabnya.
Tidak ingin lama-lama bicara kontestasi, Abraham lalu memaparkan betapa banyaknya korupsi yang terjadi di Indonesia. Penindakan yang dilakukan KPK tidak membuat jera para pelaku. Parahnya, korupsi malah berevoluasi dan beregenerasi.
Karena banyaknya kasus korupsi, KPK tidak bisa menindak semua. Maka, KPK menerapkan sekala prioritas, yaitu hanya menangani kasus yang masuk kategori grand corruption dan kasus-kasus korupsi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang masuk kategori grand corruption adalah kasus dengan jumlah kerugian negara besar dan dilakukan oleh penyelengara negara. Sedangkah kasus yang menyangkut hajat hidup orang banyak meliputi sektor pertanian, sektor energi, sektor penerimaan negara, dan sektor infrastruktur.
“KPK harus menerapkan skala prioritas, karena keterbatasan penyidik yang dimilik. Tapi, disebut sebagian orang sebagai tebang pilih. Padahal, KPK tidak penah tebang pilih,” jelasnya. (dem/rmol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.