Tak Ada Revisi UMK

TANGERANG, SNOL Pelaksana harian (Plh) Walikota Tangerang Moh Rakhmansyah mengatakan, pihaknya tidak akan mengajukan revisi rekomendasi penetapan upah minimum kota (UMK) 2014. Sebab, Gubernur Banten telah mengeluarkan SK.
“Saya rasa UMK Rp 2,4 juta itu sudah cukup. Itu terbesar se Banten dan lebih tinggi dari DKI Jakarta. Program-program Pemkot juga dirasa telah membantu meringankan beban masyarakat untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan,”kata Rakhmansyah usai menerima perwakilan buruh, kemarin.
Rakhmansyah mengatakan, buruh juga harus memikirkan keberlangsungan perusahaan-perusahaan di Kota Tangerang. Jangan sampai keputusan sepihak buruh merugikan perusahaan. “Karena itu pemerintah berada di tengah-tengah. Nilai yang kami rekomendasikan itu lebih tinggi dari versi Apindo dan lebih rendah dari versi buruh,” jelasnya.
Sebelumnya, saat diterima di ruang Asisten III, perwakilan buruh menuntut Rakhmansyah agar memberikan rekomendasi pihak provinsi terkait perubahan nilai UMK sesuai dengan keinginan mereka yakni sebesar Rp 2.605.000. Padahal, seperti diketahui terhitung tanggal 21 November lalu Gubernur Banten telah mengeluarkan SK soal UMK Kota Tangerang sebesar Rp 2. 444. 301.
Rakhmansyah yang juga didampingi jajaran Humas Pemkot Tangerang mencoba memberikan penjelasan terkait putusan UMK Kota Tangerang. Dikatakannya, nilai yang sudah keluar saat ini dirasa cukup manusiawi. Terlebih, Pemkot Tangerang juga telah memberikan berbagai program gratis yang ditujukan bagi masyarakat Kota Tangerang. Seperti pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut dirasa cukup membantu kesejahteraan hidup buruh.
“Kami sudah menyiapkan beberapa program yang bisa digunakan untuk kemaslahatan warga Kota Tangerang, termasuk buruh. Seperti sekolah gratis dan pengobatan. Dan nilai UMK Kota Tangerang merupakan yang terbesar se-Banten dan mengungguli Jakarta,” ujarnya di hadapan para buruh.
Namun pernyataan itu tidak digubris buruh. Mereka tetap menekan Plh Walikota untuk mau membuat surat rekomendasi perubahan nilai UMK Kota Tangerang ke Provinsi. Bahkan, mereka meminta ketegasan Plh untuk membuat rekomendasi. “Jadi intinya, kami hanya bertanya. Pak Plh siap enggak kalau harus buat surat rekomendasi ke provinsi soal perubahan UMK?” kata perwakilan buruh.
Siap Mogok
Sementara buruh sendiri siap mogok sebagai bentuk perlawanan atas keputusan Pemkot Tangerang. Mereka mengklaim sedikitnya 100 ribu massa buruh siap turun. Bahkan, mereka mengancam akan melumpuhkan ekonomi Tangerang dengan melakukan mogok daerah dan menduduki objek vital seperti jalan tol dan Bandara Soekarno-Hatta. “Ada sekitar 60 ribu buruh dari Kota Tangerang dan 40 buruh dari Kabupaten Tangerang yang akan ikut aksi ini. Kami minta maaf kepada masyarakat jika hal ini menganggu aktifitasnya. Sebenarnya ini bukan kemauan kami, hal Ini terjadi karena kebijakan pemerintah tidak memihak kami,”kata Koordinator Kabut Bergerak Poniman. (kiki/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.