Runtuhnya Dinasti Ratu Atut Chosiyah

SNOL. Sementara kemacetan Jakarta sudah seperti berjalannya seekor siput, Komisi Pemberantasan Korupsi (atau lebih dikenal KPK) berjalan layaknya pelari Usain Bolt.
Memang benar, siapa yang KPK tangkap juga akan mempengaruhi kunci pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden tahun depan. Tentu saja tekad KPK untuk menyisir dari lapisan paling bawah skandal besar senilai US$ 118 juta untuk pembangunan kompleks olahraga Hambalang di Jawa Barat, bagaikan torpedo yang menerpa nasib partai Demokrat milik Susilo Bambang Yudhoyono. Poling terbaru menunjukkan bahwa elektabilitas mereka jatuh dari pemilu tahun 2009 yang mencapai 21% menjadi sekitar 7% di tahun ini.
Dengan penahanan yang dramatis di pertengahan Desember lalu, Gubernur wanita Banten (sekaligus kader Golkar), Ibu Ratu Atut, membuat para pengamat mulai bertanya-tanya apakah musibah yang melingkari klan Chasan Sochib ini akan menggelincirkan Golkar dengan cara yang sama?
Kita akan segera tahu tidak lama lagi.
Dengan berkerudung hitam, Atut yang merupakan anak sulung dari almarhum Chasan Sochib, dikawal keluar dari gedung KPK (mengenakan rompi oranye “tersangka”) menuju Rutan Pondok Bambu dan akan menghabiskan malam bersama 15 tahanan lainnya, rakyat Indonesia tersentak kaget. Ini mementahkan asumsi sebagian orang yang melihat politisi wanita yang bersuara lembut dan mengesankan ini “tak tersentuh” bahkan di luar jangkauan hukum.
KPK bersikeras melakukan penahanan dengan dalih bahwa jika tidak ditahan, pihak Atut akan menghancurkan bukti dan mengganggu saksi. Dalam membuat keputusan penting ini, KPK sangat berani, bahkan KPK mengabaikan ratusan pendukungnya yang marah dan berkerumun di depan gedung. Orang-orang ini sungguh agresif.
Semua orang sudah tahu, Atut yang sudah berkuasa sejak 2007 telah membangun mesin politik yang hebat, serta didukung oleh loyalis mendiang ayahnya dari perkumpulan seni beladiri, Jawara. Namun keruntuhan Atut tidak bisa dihindari ketika adiknya Tubagus Wawan tertangkap di rumahnya di Jakarta pada 2 Oktober 2013 karena upaya penyuapannya terhadap ketua MK, Akil Mochtar.
Kasus Wawan terurai sangat mudah sebagaimana terlihat dari kekayaan pribadinya yang sangat besar dan diketahui publik –yaitu garasi bawah tanah yang diisi dengan mobil-mobil sport mewah. Mengingat Banten termasuk wilayah yang relatif miskin, rakyat Indonesia segera tertarik pada sejauh mana kasus Wawan terhubung pada kepentingan politik kakaknya.
Ketika diketahui bahwa Wawan bermain dalam menumbangkan hasil pemilihan Bupati di salah satu wilayah di Banten, Lebak –menjadi semakin gamblang bahwa dua bersaudara ini saling bekerjasama. Atut menjadi tersangka kasus korupsi yang bernilai Rp 30 miliar penggelembungan dana pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes).
Tuduhan serupa juga menimpa adik ipar Atut (juga istri Wawan) Airin Rachmi Diany, yang menjabat sebagai Walikota Tangerang Selatan. Jika terbukti, anggota keluarga lainnya juga bisa berakhir di jaring KPK.
Sementara di sisi pemerintahan Banten, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menempatkan Rano Karno, Wakil Gubernur Atut yang datang dari PDI-P untuk bertugas menggantikan Atut sementara ‘absen’, meskipun banyak yang meragukan kemampuan mantan aktor ini, namun partainya mendapat keuntungan.
Jadi, akankah skandal korupsi ini akan merusak popularitas “pohon beringin”  di kancah nasional?
Pertama, Golkar telah menikmati lonjakan kenaikan peringkat mereka seperti dirilis dalam survey baru-baru ini yang mencapai 17% -level yang mengalahkan Demokrat dan hampir mendekati PDI-P.
Kedua, Golkar memiliki keunggulan institusional atas Demokrat. Terbentuk selama era Suharto, partai ini telah membentuk akar budaya yang mendalam di masyarakat, terutama di luar Jawa.
Ketiga, -tidak seperti Demokrat- dan ini adalah perbedaan yang sangat penting – Golkar jarang didengar menyebarkan slogan “pemerintahan yang bersih” – maka mereka akan bisa menghindar dari kemunafikan karena serentetan skandal di Banten. Pada saat yang sama, partai Golkar telah lama memperlihatkan kemampuannya demi pembangunan dan kesejahteraan provinsi.
Keempat, Golkar tidak tergantung pada satu sosok saja. Mantan pemimpin seperti Jusuf Kalla, Wiranto dan Surya Paloh telah meninggalkan partai ini tanpa mengguncang viabilitas dan popularitas partai. Intinya, para pemimpin Golkar bisa datang dan pergi, dan Atut, bisa dibilang tidak terkecuali.
Jadi apa yang terjadi di Banten bisa dikatakan menekuk elektabilitas partai Golkar di Jawa, tapi tidak berarti tren ini akan terduplikasi di luar Jawa.
2014 sudah semakin menjelang, pengamat Indonesia harus kembali duduk manis, bersantai dan menikmati acara: akan ada lebih banyak kejutan yang bisa dilihat. (Karim Raslan/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.