Paripurna Perdana Banjir Interupsi

SERANG, SNOL—Paripurna Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2014 DPRD Provinsi Banten, Senin (6/1), berlangsung heboh. Hujan interupsi menggelora dari beberapa anggota dewan. Mereka mempermasalahkan agenda Rapat Pimpinan (Rapim) yang telah dilakukan lima orang unsur Pimpinan DPRD Banten pada 24 Desember 2013 lalu terkait posisi Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

Interupsi dimulai dari anggota Fraksi PPP,  Muflikhah. Dia mempertanyakan keabsahan rapim yang diklaim Ketua DPRD Banten, Aeng Haeruidin dan empat Wakil Ketua Dewan pada akhir tahun 2013 lalu. “Saya ingin mengklarifikasi, betulkah rapat yang beberapa waktu lalu digelar itu diklaim sebagai Rapim. Sementara kami dari unsur fraksi merasa tidak dilibatkan,” tanyanya.

Menurut Muflikhah, berdasarkan Tata Tertib (Tatib) Dewan Nomor 1 tahun 2010, Rapim harus melibatkan unsur fraksi dan komisi. “Sesuai dengan aturan, kalau Rapim harus melibatkan Ketua Fraksi dan Ketua Komisi,” ujarnya.

Sayangnya, tiga pimpinan DPRD Banten yakni Aeng Haerudin dari Fraksi Demokrat, Ei Nurul Khotimah dari PKS, dan Suparman dari Fraksi Golkar mangkir atau tidak hadir dalam sidang paripurna pertama itu. Hanya dua pimpinan yang hadir yakni Eli Mulyadi dari Hanura dan Asep Rahmatullah dari PDI Perjuangan.

Mendapat pertanyaan dari Muflikhah, Wakil Ketua DPRD Banten yang hadir, Eli Mulyadi menjelaskan, bahwa agenda pada 24 Desember 2013 lalu merupakan rapat harian. “Waktu itu rapat harian pimpinan dewan bukan Rapim,” jelas Eli.

Penjelasan dan jawaban Eli tidak membuat interupsi mereda. Makmun Muzakki, Ketua Fraksi PPP kembali bersuara lantang mengenai sikap lembaga tersebut terhadap posisi Atut sebagai tersangka. “Saya minta paripurna saat ini juga ada penyataan sikap dari lembaga mengenai posisi gubernur yang sudah ditahan. Sebaiknya Atut mundur atau kita meneruskan Hak Angket,” tegasnya.

Interupsi lainnya datang dari anggota Fraksi Demokrat DPRD Banten, Toufiqurrahman. Menurutnya lebih baik permasalahan yang ada dibahas dalam badan musyararah (Bamus). “Menurut saya itu dibahasnya di bamus,” katanya.

Ketua Fraksi Golkar, Krisna Gunata juga memaparkan hal serupa dengan Taufiqurahman. “Mereka (PPP) kan punya wakil di Bamus, ya seharusnya disampaikan melalui rapat Bamus,” ujarnya.

Pernyataan Krisna juga diperkuat oleh rekannya yang juga anggota DPRD Banten dari Fraksi Golkar, Pahruroji. Menurut dia, persoalan Atut yang saat ini tengah menjalani proses penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) statusnya baru tersangka. “Ibu Atut saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Banten, maka lebih baik kita hargai itu, persoalan Ibu Gubernur Banten mau mundur atau tidak, itu urusan beliau,” ungkapnya.

Eli sebagai pimpinan rapat kemudian menengahi dengan menutup rapat paripurna. “Baik itu saya sampaikan ke pimpinan lain dan kita bawa ke bamus. Kita tutup paripurna ini ya,” tandasnya.

Perlu diketahui, berdasarkan pantauan, selain pimpinan DPRD yang bolos pada sidang pertama itu, sidang juga hanya dihadiri 52 anggota dewan dari 85 orang anggota DPRD Banten. Selama sidang, nampak sejumlah anggota DPRD Banten asik merokok meskipun dalam ruangannya jelas tertulis dilarang merokok dan ber AC. Mereka juga terlihat ngobrol-ngobrol saja dengan sesama rekannya.

Sementara itu puluhan anggota DPRD yang tidak hadir belum diketahui alasannya. Hanya Ketua Komisi I DPRD Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus R Wisas yang diketahui sedang berada di Tanah Suci Makkah untuk melakukan umroh.

Sekretaris DPRD Banten, Iman Sulaiman Astradirja menjelaskan, ketidakhadiran tiga unsur pimpinan dalam paripurna karena berbagai kepentingan. “Pak Aeng sedang ada koordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, Pak Suparman masih berada di Tanah Suci Makkah, sedang umroh, dan kalau Bu Ei Nurul memang informasi yang saya dapat tidak hadir, karena masih dalam perjalanan, terjebak macet,” kilahnya. (rus/igo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.