APBD Belum Cair, PNS dan DPRD ‘Puasa’

TIGARAKSA,SNOL Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dan anggota DPRD harus puasa di awal tahun ini. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 belum ditandatangani Gubernur Banten. Akibatnya, pekerjaan dan program pemerintah pun terhambat.
“Jujur, kerja kami menjadi terhambat. Biasa kami turun ke lapangan, sekarang belum bisa karena anggarannya belum cair meski DPRD dan Pemkab Tangerang sudah mengesahkan APBD. Namun belum ditandatangani oleh Gubernur,” keluh salahsatu pegawai yang enggan disebutkan namanya.
Seharusnya, sejak awal tahun sejumlah program pemerintah sudah mulai digelar. Namun, ketiadaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional dan lainnya belum diberikan. “Kami berharap APBD bisa segera dicairkan agar tidak menghambat kinerja kami,” ucapnya.
Menanggapi hal ini Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengaku sudah mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta arahan, bagaimana APBD yang sudah diparipurnakan ini bisa disahkan oleh Provinsi. “Namun sampai saat ini belum ada jawaban lagi. Nanti akan kami kirim surat lagi dan orang ke Kemendagri jika belum ada jawaban,” ucapnya.
Berhubung anggaran belum bisa dicairkan, jadi seluruh pegawai di Pemkab Tangerang dan DPRD terpaksa harus puasa anggaran lebih dulu. “Sementara untuk belanja pegawai semua puasa, termasuk dewan juga. Kami hanya menjalani aturan, karena memang belum ditandatangani oleh provinsi. Walaupun APBD sudah disahkan dalam paripurna kita,” tegasnya.
Kondisi ini tidak hanya menimpa wilayah Kabupaten Tangerang semata, melainkan pemerintahan lainnya se Banten. Menyusul penetapan tersangka dan penahanan Gubernur Banten oleh KPK. “Nantinya jika memang tidak ada tanggapan, kami akan mengirim surat dan orang ke Kemendagri untuk mempertanyakan hal ini. Kami tidak mau melanggar aturan,” tandasnya.
Zaki mengakui jika belum ditandatanganinya APBD 2014 sekitar Rp3,6 triliun oleh gubernur, mengakibatkan kinerja dan program pemerintah terhambat.
Terpisah, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tangerang, Ruchyadi Indrayana mengatakan, aturan terkait penetapan Peraturan Daerah (Perda) merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 53 Tahun 2011, tentang pembentukan produk hukum daerah. Dalam bab pembahasan Perda di pasal 41 ayat 3 menerangkan bahwa rancangan Perda dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi : Perda ini dinyatakan sah. Kemudian pada ayat 5, Perda yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Aturannya seperti itu. Sementara ini kita tunggu saja dulu balasan dari Kemendagri terkait masalah ini, dengan aturan yang ada,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III bidang anggaran DPRD Kabupaten Tangerang, Muhlis berharap APBD bisa segera dicairkan sehingga tidak mengambat kinerja pemerintah. “Serta program-program pemerintah yang berbasis pada pelayanan publik bisa segera dijalankan,” pungkasnya. (aditya/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.