Pemkot Hanya Jalankan Pelayanan Rutin

Imbas APBD 2014 Belum Diteken Gubernur
TANGERANG,SNOL Rencana pembangunan di Kota Tangerang pada tahun 2014 terancam berjalan tersendat-sendat. Hal ini menyusul belum ditandatanganinya APBD 2014 oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, sampai saat ini, pihaknya hanya bisa menjalankan kegiatan pelayanan rutin kepada masyarakat.
“Harusnya kita sudah bisa menjalankan program pembangunan 2014. Tapi dengan belum ditandatanganinya APBD oleh Gubernur Banten, otomatis semua program pembangunan bisa terganggu. Sampai saat ini, kita baru hanya bisa menjalankan kegiatan pelayanan rutin saja,” kata Arief kepada wartawan usai menggelar rapat dengan otoritas bandara Soekarno-Hatta Senin (6/1) lalu.
Arief mengatakan, beberapa kegiatan pembangunan seharusnya bisa segera dikejar, namun terancam sulit terlaksana sesuai rencana. “Sebagai contoh saja, beberapa pembangunan gedung sekolah yang ditargetkan selesai sebelum tahun ajaran baru terus terang saya agak pesimis bakal terlaksana tepat waktu, meskipun kita tetap berharap hal itu tidak sampai terjadi,” jelas mantan wakil walikota ini.
Arief mengakui, memang kondisi ini tidak hanya terjadi di Kota Tangerang saja, namun hal itu tetap membuat Pemkot Tangerang terganggu. “Kita sebetulnya sudah berkirim surat kepada Mendagri, namun sampai saat ini belum ada respon. Kalau kondisinya seperti ini terus, saya akan berkirim surat kepada Presiden untuk menyampaikan sebaiknya seperti apa menyikapi kondisi seperti ini,” terangnya.
Untuk diketahui, KPK tidak memberikan akses kepada aparatur Pemprov Banten bertemu dengan Atut. Akibatnya, sejumlah hal penting yang membutuhkan tandatangan persetujuan gubernur tidak bisa segera disampaikan, termasuk diantaranya penandatanganan APBD kota/kabupaten di Banten.
Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Provinsi Banten, Deden Apriandi beberapa waktu lalu mengakui terganggunya roda pemerintahan di Pemprov Banten. “Memang saat ini ada beberapa hal yang terhambat yang seharusnya sudah berjalan tapi belum dilakukan,” kata Deden.
Deden juga menuturkan bahwa KPK belum memberikan izin untuk bisa bertemu Atut walaupun surat pengajuan telah dikirimkan sebanyak dua kali. “Kami sudah mengajukan surat permohonan izin untuk bisa bertemu Ibu Gubernur pada 24 Desember dan 3 Januari lalu. Namun hingga kini belum mendapat respon,” papar Deden.
Selain itu, kata dia, draft SK pelimpahan tugas dan kewenangan Atut ke Rano saat ini belum juga ditandatangani oleh Atut. “Totalnya ada 13 surat yang saya ketahui butuh ditandatangani langsung oleh gubernur, temasuk SK pelimpahan tugas dan kewenangan. Karena belum ditandatangani, akibatnya beberapa APBD 2014 kabupaten/kota belum bisa berjalan,” jelasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Bonnie Mufidjar juga mengakui adanya gangguan akibat belum ditandatanganinya APBD 2014. Salah satunya adalah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda). “Yang jelas terganggu, ada beberapa agenda pembahasan bersama yang tidak bisa dilaksanakan, sebagai contoh pembahasan tiga raperda, demikian halnya untuk paripurna,” terangnya kepada koran ini kemarin.
Lebih jauh Bonnie berharap Mendagri selaku pembina wilayah segera turun tangan mengatasi persoalan ini. “Semula terus terang kami berpikir kalau akan terjadi pelimpahan wewenang secara penuh dari Gubernur kepada Wakil Gubernur, tapi nyatanya pelimpahan ini bersifat parsial saja. Misalnya untuk pelantikan walikota bisa oleh Wakil Gubernur tapi di satu sisi, pengesahan APBD ternyata tetap oleh Gubernur. Mendagri harus turun tangan menjelaskan,” terangnya. (made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.