Sengketa Lahan Bandara Berlarut

Pemkot Minta Segera Diputus
TANGERANG, SNOL Kisruh sengketa kepemi­likan lahan Bandara Soekarno-Hatta antara Pem­kab Tangerang dan Pemkot Tangerang sepertinya akan terus berlarut. Jadwal pertemuan kedua belah pihak yang digagas Pemprov Banten ber­sama Kementerian Dalam Negeri untuk menye­lesaikan sengketa tersebut, yang direncanakan
hari ini terancam batal.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten, Muhadi men­gatakan, terkait sengketa lahan Bandara Soekarno-Hatta ini, Pemprov Banten hanya sebagai fasilitator untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. “Ren­cananya besok (hari ini), kami kembali mempertemukan kedua belah pihak untuk membahas sengketa perbatasan itu. Nanti yang akan memutuskan adalah pihak Kemendagri,” kata Mu­hadi saat dihubungi Satelit News tadi malam.
“Semua dokumen yang dimi­liki kedua belah pihak atas lahan Bandara, kami terima dan akan diverifikasi, kemudian akan diputuskan oleh Kemendagri,” tambahnya.
Kendati demikian, menururt Muhadi, pertemuan yang akan digelar hari ini terancam diundur. Hal tersebut disebabkan ibunda Asda 1 Pemprov banten yang membidangi masalah tersebut dikabarkan masuk rumah sakit. “Kemungkinan diundur karena ibunda Asda 1 sedang di rumah sakit, tapi kita lihat saja besok (hari ini),” tukasnya.
Kalau hari ini pertemuan itu bisa dilakukan, maka dalam waktu tiga hari ke depan atau tepatnya Senin mendatang, Pem­prov Banten sudah bisa langsung mengirimkan rekomendasi atas hasil dari pertemuan ke Ke­mendagri.
Walikota Tangerang Arief R Wismansyah menginginkan agar sengketa perbatasan teritorial Bandara Soekarno-Hatta segera diputuskan. “Sebab, jika hal ini berlama-lama bisa mengganggu roda pemerintahan antara Kota dan Kabupaten Tangerang,” kata Arief kepada Satelit News, tadi malam.
Arief mengaku belum menge­tahui agenda yang akan dibahas pada pertemuan besok (hari ini). Sebenarnya, kata Arief, pemba­hasan terkait batas wilayah ban­dara sudah beberapa kali diba­has, namun tidak juga langsung diputuskan. “Kami berharap sesuai dokumen-dokumen yang dimiliki Pemkot Tangerang, pihak Provinsi Banten dan Ke­mendagri bisa memutuskan se­suai bukti dan aturan yang ada sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut,” imbuhnya.
Berapa pajak yang didapat dari PT Angkasa Pura (AP) II selaku pengelola Bandara Soekarno-Hatta? Arief memperkirakan sekitar Rp 40 miliar setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari bandara ke Pemkot Tangerang. Pajak itu dibayarkan PT AP II, lantaran di atas lahan itu kini berdiri Terminal II, III dan rencana perluasan Terminal Haji. “Kami juga belum tahu, area bandara yang mana diklaim Pemkab Tangerang dan masuk wilayah teritorialnya,” tukasnya.
Plt Sekda Kota Tangerang Moh. Rakmansyah menambah­kan, untuk mempersiapkan pada pertemuannya lanjutan dalam membahas perbatasan bandara tersebut, Pemkot Tangerang te­lah menyiapkan peta wilayah, aturan-aturan, SK Gubernur Jabar dan semua dokumen terkait wilayah bandara.
“Rencananya besok (hari ini), Pak Walikota yang langsung menghadiri rapat tersebut dan didampingi Asisten 1 Bidang pemerintahan, Kepala Bappeda, Kepala DPKAD dan unsur terkait lainnya,” kata Rakmansyah.
Rakmansyah berharap, perso­alan sengketa perbatasan dengan Pemkab Tangerang ini segera terselesaikan dengan baik dan tidak berlarut-larut, karena se­mua dokumen atas wilayah ban­dara tersebut Pemkot Tangerang memilikinya.
Sementara itu, sebelum­nya, Bupati Tangerang Ahmet Zaki Iskandar mengatakan, la­han seluas 17.388.255 meter persegi itu wilayah Kabupaten Tangerang dan bukan wilayah Kota Tangerang.
Dia membeberkan, faktanya saat ini di lahan itu terdapat pa­tok-patok yang dibuat Pemkab Tangerang sejak lama. Jika Pem­kot Tangerang mengakui daerah itu wilayahnya, ujarnya juga, tentunya tidak akan dibiarkan. ”Pemkab Tangerang siap adu data dengan Pemkot Tangerang terkait kepemilikan lahan bandara itu,” ujarnya kepada Indopos (Jawa Pos Group), 8 April 2013 lalu.
Zaki juga mengatakan sam­pai saat ini pajak lahan seluas 17.388.255 m2 dari PT AP II su­dah dibayarkan kepada Pemkab Tangerang. ”Bukan pajak dari PT AP II yang kami persoalkan. Tetapi wilayah Desa Bojong Renget memang masuk Kabu­paten Tangerang,” terangnya.
Sebelumnya, Pemprov Banten menyiapkan dua alternatif pe­nyelesaian sengketa lahan Ban­dara Soekarno Hatta (Soetta), antara Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.
Kedua alternatif yang di­siapkan Pemprov Banten terse­but adalah, pertama, terdapat wilayah Kabupaten Tangerang di Kawasan Bandara Soekarno Hatta. Alternatif kedua adalah seluruh kawasan Bandara So­etta masuk dalam wilayah Kota Tangerang. Untuk alternatif pertama, didasarkan atas surat pelepasan hak (SPH) pengadaan tanah proyek pelabuhan udara in­ternasional Jakarta-Cengkareng yang melibatkan desa di Kabu­paten Tangerang. Selain itu, dis­ertakan pula surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang se­laku Ketua Panitia Pembebasan Tanah Proyek Pelabuhan Udara Internasional Jakarta-Cengkar­eng nomor 07/PPTJC/Kab/F.XVIII/I tentang Laporan Serta Penjelasan Pelaksanaan Pembe­basan Tanah, Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Tugas Pembebasan Tanah untuk Proyek Pelabuhan Udara Internasional Jakarta-Cengkareng Tahap II, serta surat Kepala Kantor Wilayah DJP Banten Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi nomor S-171/WJP.08/KP.06/2012 per 6 Desember TMRT perihal Pe­nyampaian Data dan Informasi PBB Bandara Soetta.
“Isi surat menyebutkan SPPT PBB atas nama PT Angkasa Pura II yang beralamat di Desa Rawarengas dan 65 objek pajak di dalam area komersial Bandara Soetta yang beralamat di Desa Rawaburung,” kata Kepala Biro Pemerintah Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan, sep­erti dikutip di bantenposnews.com, Kamis 31 Oktober 2013.
Untuk alternatif kedua, seluruh kawasan Bandara Soetta masuk dalam wilayah Kota Tangerang didasarkan atas SK Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat nomor 593,321/Sk.77/Ditag/85 pertanggal 27 Mei 1985. Dalam salah satu keputu­sannya, surat tersebut memberi­kan hak pakai kepada Departe­men Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Pelabuhan Udara Internasional Jakarta-Cengkareng, yang selan­jutnya disebut sebagai pemegang hak pakai atas tanah yang dikua­sai langsung negara dengan luas 17.383.255 meter persegi terle­tak di Kelurahan Pajang, Keca­matan Batuceper, Kota Admin­istratif Tangerang, Kabupaten Tangerang. Selain itu, terdapat SK Gubernur Jawa Barat Nomor 146/Kep.174-Pemdes/86 per 2 Februari 1986 tentang Penge­sahan Penetapan batas wilayah Desa Pajang, Jurumudi dan Be­landung, Kecamatan Batuceper, Kabupaten Dati II Tangerang. Dimana luas wilayah Desa Pa­jang adalah 1.860.021 hektar ter­masuk kawasan Bandara Soetta seluas 1.800 hektar.
“Termasuk SK kepala BPN ten­tang pemberian hak pengelolaan atas nama perum Angkasa Pura II Jakarta, buku tanah HPL nomor 1/Pajang, dan undang-undang nomor 2 tahun 1993 tentang pembentu­kan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang,” tukas Deden. (jojo/deddy/bnn/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.