Atut Dijerat Pasal Pemerasan, Pengacara Salahkan DPRD Banten

JAKARTA,SNOL Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, membantah telah melakukan pemerasan sebagaimana yang disangkakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengacara Atut, Firman Wijaya, menyarankan KPK melihat konteks pemerasan yang disangkakan lebih utuh. Jangan melihat bahwa Atut adalah sumber masalah di provinsi Banten. Firman malah menyalahkan pihak DPRD Banten.
“Saya sudah lakukan investigasi. Saya duga Bu Atut tidak melakukan (pemerasan) itu di luar persetujuan Dewan,” terang Firman ketika dijumpai di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (15/1).
“Kerja dan tanggung jawab Kepala Daerah itu tidak mungkin tak sepengetahuan Dewan (DPRD Banten). Itu kan collective collegial,” sambung Firman.
Firman menambahkan, tim kuasa hukum telah menemukan fakta bahwa DPRD Banten terlibat. Jadi, saat ini, lanjut dia, semua tergantung KPK untuk menentukan apakah pemerasan yang dilakukan Atut sendiri atau bersama-sama dengan pihak DPRD Banten.
“Ya, tinggal KPK mendalami (fakta-fakta) itu saja,” kata dia tanpa merincikan fakta-fakta yang ditemukan.
Dari hasil pengembangan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten, KPK kemudian menetapkan Atut sebagai tersangka pemerasan dan suap. Atut dijerat pasal baru, yaitu pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU 20/2001 Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana (tentang suap).
Jurubicara KPK, Johan Budi menerangkan pasal-pasal yang disangkakan terhadap Atut berkaitan dengan tugas dan fungsi Atut selaku Gubernur Banten.
Pasal 12 huruf e adalah berkaitan dengan pemerasan. Menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Orang yang dijerat pasal ini dipidana dengan pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta, dan paling banyak Rp 1 miliar. Sedangkan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU Tipikor KUHPidana adalah pasal yang berkaitan dengan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara.
Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan Atut sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten. Ia diduga bersama-sama dengan sang adik, Tubagus Chaeri Wardhana memberikan suap untuk menyelamatkan Pilkada Lebak.(sam/zul/rmol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.