Ratu Atut Merasa Disudutkan

Dijerat Pasal Pemerasan, Terancam Dimiskinkan dan Menua di Penjara
JAKARTA, SNOL Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dijerat dengan pasal pemerasan, terkait proyek Alkes di Provinsi Banten. Pihak Atut merasa langkah yang diambil KPK ini menyudutkan Atut semata.

“Tanggapan saya mengenai pasal pemerasan itu, kerja pemerintahan itu kan kolektif kolegial. Bu Atut ini kan ada di dalam sistem jadi tidak bisa berjalan sendiri,” kata pengacara Atut, Firman Wijaya di Jakarta, Selasa (14/1).

Dengan jeratan pasal pemerasan, maka frame yang digunakan KPK ialah Atut menjadi aktor yang aktif memaksakan sesuatu kepada pihak lain, untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain. Inisiatif suap sepenuhnya berasal dari Atut.

Firman keberatan dengan jalan pikir KPK ini. Menurutnya, Atut walaupun menyadang jabatan sebagai kepala daerah, namun segala sesuatu yang dilakukannya melalui mekanisme.

“Bu Atut ini kan eksekutif, kalau dia tidak mendapatkan persetujuan dewan dia tidak bisa. Ini suatu sistem. Dengan begini seperti ditarik ke Bu Atut pribadi,” kata Firman.

Jubir KPK Johan Budi S.P saat mengumumkan Senin (13/1) sore mengatakan penyidik menemukan dugaan tindak pidana korupsi baru pada Ratu Atut Chosiyah. Selain melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi di kasus Alkes, ada dua pasal tambahan. “Diduga melanggar Pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf a atau b, pasal 5 pasal 11 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” urainya.

Nah, pada Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang dugaan pemerasaan. Berarti, KPK menduga Atut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasannya. Pasal itu menyebut kalau adanya paksaan kepada seseorang untuk memberikan, atau membayar sesuatu untuk dirinya.

Kalau KPK bisa memiskinkan Wawan, Atut harus bersiap menua dipenjara. Sebab, pasal berlapis yang dikenakan pada dirinya bisa membuat istri almarhum Hikmat Tomet itu dipenjara hingga 20 tahun. Meski Indonesia tidak menerapkan hukuman akumulatif, penerapan pasal berlapis bisa membuat Atut dihukum maksimal.

Bagaimana peluang Atut kena pasal pencucian uang? Johan menyebut masih terbuka. Saat ini pihaknya masih melakukan penelusuran dengan meminta laporan transaksi pada PPATK. “Tergantung dari penyidik, apakah menemukan bukti permulaan. Tapi, sampai hari ini belum ada,” ucapnya.
Airin Pasrah
Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengaku pasrah atas dijeratnya sang suami, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan, dalam 4 kasus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagi Walikota Tangerang Selatan itu, semuanya hanya cobaan dari Tuhan.

“Dan pada intinya, jabatan, harta, ujian, cobaan, semua dari Allah, semua milik Allah, dan saya yakin dan terus meminta kepada Allah,” kata Airin usai menjenguk suaminya di Rutan KPK, Jakarta, Selasa (14/1).

Adik ipar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ini meminta masyarakat mendoakan keluarganya. Sehingga bisa menjalani proses hukum yang menimpa keluarganya. “Mohon doanya ya,” ujar dia. “Kembali saya sampaikan bahwa ini proses hukum, kami menghormati proses hukum, dan saya ataupun kami akan mengikuti proses hukum ini,” tambah Airin.

Sehari sebelumnya, KPK mengumumkan ada tambahan pasal yang dikenakan kepada Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan. Wawan bisa miskin karena dijerat pencucian uang.

Jubir KPK Johan Budi S.P sore merinci, untuk Wawan telah ditemukan cukup bukti untuk dikenakan ke tindak pidana pencucian uang. Oleh KPK, dia duga melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 UU 8/2010 tentang pencucian uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Di samping itu, dia juga diduga melanggar Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 UU Perubahan Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Diterapkannya pasal-pasal itu membuat Wawan harus siap membuktikan bahwa harta miliknya bukan dari tindak pidana korupsi.

“Penelusuran aset sudah dilakukan KPK sejak menjadi tersangka,” ujar Johan. Namun, dia belum tahu pasti apakah penerapan pasal itu sudah diikuti dengan penyitaan. Seperti diketahui, selama ini penerapan pasal pencucian uang oleh KPK identik dengan penyitaan juga.

Saat disinggung apakah itu termasuk mobil-mobil mewah milik Wawan yang terancam disita, Johan menyebut bisa saja. Sebab, aset yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi tidak satu buah saja. Dia berjanji akan menyampaikan update terbaru setelah bertanya pada penyidik kasus Wawan.

“Asetnya tentu tidak hanya satu. Saya cek dulu apakah sudah ada penyitaan atau belum,” tuturnya. Johan mengakui kalau penerapan pasal itu punya jeda waktu dengan penangkapan. Namun, dia tidak khawatir adanya aset yang sudah dipindahtangankan oleh Wawan.

“Sepanjang aset belum disita, memang bisa dijual belikan. Tapi, nanti ada datanya,” katanya. Dia tidak mau berandai-andai adanya tanah, rumah, atau mobil milik Wawan sudah ada yang dijual atau belum. Johan memilih untuk mengecek pada penyidik terlebih dahulu sebelum memberi pernyataan.

Sementara ini, lanjutnya, penerapan pasal pencucian uang masih dikenakan pada Wawan. Untuk orang terdekatnya seperti istri, Airin Rachmi Diany belum ada indikasi. Soal kemungkinan perempuan yang juga Wali Kota Tangerang Selatan itu dijerat pencucian uang, Johan menyebut bisa saja.

“Sepanjang penyidik menemukan barang bukti, bisa saja penyidik menyimpulkan ada keterlibatan orang lain,” jelasnya.(dtc/dim/gun/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.